Pemkot Pangkas Anggaran Belanja Perjalanan Dinas

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memimpin rapat pembahasan refocusing anggaran di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin, 15 Maret 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram telah memfinalisasi refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Realokasi anggaran berimbas terhadap pemangkasan belanja perjalanan dinas dan alat tulis kelengkapan di dinas.

Rapat refocusing anggaran digelar secara tertutup di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin, 15 Maret 2021. Rapat pembahasan dipimpin Sekretaris Daerah yang juga Ketua TAPD Kota Mataram, DR. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dan Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin.

Iklan

Dijelaskan Sekda bahwa dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat telah mengalami pengurangan 3,20 persen atau sekitar Rp18 miliar lebih. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa bahwa daerah harus kembali merefocusing anggaran 8 persen dari DAU untuk insentif nakes dan vaksinator serta penanganan pandemi Covid-19. Artinya, DAU totalnya Rp588 miliar lebih dari sisa pengurangan Rp18 miliar lebih tersisa Rp568 miliar lebih. Ini kata lanjut Sekda, kembali diambil 8 persen atau sekitar Rp 45 miliar. “Anggaran Rp 45 miliar ini ditarik dari seluruh organisasi perangkat daerah,” jelas Sekda.

Realokasi anggaran tersebut berimbas terhadap pemangkasan belanja di organisasi perangkat daerah. Pemotongan anggaran bervariasi mulai dari perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Belanja ATK dipotong 25 persen. Kegiatan pemeliharaan gedung dan segala macamnya mencapai 20 – 30 persen dan termasuk biaya bahan bakar kendaraan dinas. “Dari itu terkumpul Rp45 miliar,” rincinya.

Eko menegaskan, meski dilakukan realokasi anggaran tetapi program pembangunan tetap berjalan. Misalnya, pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan alokasi anggaran sebelumnya Rp5 miliar hanya dipotong 25 persen. Artinya, pembangunan tetap berjalan tetapi volume pekerjaan dikurangi.

Selanjutnya, penyusunan analisasi dampak lingkungan dibutuhkan Rp1 miliar dipotong 30 persen. Program ini tetap berjalan karena dokumen itu penting untuk seluruh pembangunan. Tinggal OPD teknis menyesuaikan dari program mereka. “Makanya mana program prioritas jadi kesempatan untuk dilakukan pergeseran,” tandasnya seraya menambahkan finalisasi anggaran yang direfocusing lebih dari Rp200 miliar. Terdiri dari Rp 63 miliar untuk insentif nakes dan vaksinator serta pemotongan transfer umum Rp18 miliar lebih.

TAPD kembali refocusing 25 persen dari transfer umum untuk alokasi anggaran 20 persen untuk perlindungan sosial, 15 persen untuk pemberdayaan dan 65 persen untuk penanganan pandemi Covid-19. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional