Pemkot Minta Penundaan Pemecatan ASN Eks Napi Koruptor

Effendi Eko Saswito (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk menunda pemecatan lima aparatur sipil negara (ASN) eks narapidana korupsi. Penundaan itu sambil menunggu judicial review keluar.

Kelima ASN eks napi koruptor diketahui sejak awal Januari lalu, sudah tidak menerima gaji. Penghentian pembayaran gaji itu berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iklan

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pihaknya masih memproses pemecatan lima ASN eks napi koruptor. Dan, pemerintah pusat memberikan waktu sampai tanggal 31 April. “Kan masih ada waktu. Ini juga sedang berproses,” kata Sekda ditemui usai memimpin rapat bersama Baznas di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin, 25 Maret 2019.

Sanksi pemecatan terhadap kelima ASN dinyatakan bersalah oleh pengadilan pasti akan dilakukan. Sebelum sanksi itu dijatuhkan, ia meminta ke KemenpanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menunda sampai selesai judicial review. “Tapi kalau ada perintah itu lagi, ya kita akan proses,” jawabnya datar.

Sanksi pemecatan justru akan dihadapi oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan H. Sudenom dan mantan Kepala SMP 6 Mataram, Lalu Marwan. Keduanya akan dipecat karena perbuatan melawan hukum dilakukan pascapenerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil berlaku.

Namun demikian kata Sekda, putusan pengadilan terhadap kasus H. Sudenom belum diterima diterima. Tapi, ia berjanji akan memproses jika salinan putusan telah diterima. “Sampai sekarang belum kita terima putusannya,” demikian kata dia. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here