Pemkot Mataram Siapkan Raperda Pemakaman

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkaitan dengan areal pemakaman. Pengembang perumahan nantinya diwajibkan menyediakan dua persen lahan untuk pemakaman.

Kepastian penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang seluas dua persen,  kata Kemal Islam selaku Kadis Perkim, setelah melakukan kunjungan kerja bersama DPRD ke Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu isinya kewajiban pengembang menyiapkan dua persen dari keseluruhan total luas lahan digunakan membangun perumahan.

Iklan

“Dari 25 hektar lahan digunakan wajib disiapkan dua persen untuk lahan pemakaman,” kata Kemal, Kamis, 18 Januari 2018. Kewajiban menyediakan dua persen lahan pemakaman nantinya akan dibahas bersama dengan pengembang. Secara bersama akan disusun Raperda tentang areal pemakaman.

Yang jadi persoalan, pengembang perumahan di Mataram tidak sampai menghabiskan lahan 25 hektar untuk membangun. Meskipun demikian, ini akan diatur juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi. Di antaranya, akan dibicarakan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas khusus harus disediakan 30 persen.

Dari Fasus dan Fasos demikian kata Kemal, akan disediakan 5 persen khusus areal pemakaman. “Kalau dari Fasum dan Fasos di luar fisik itu di 5 persen. Karena fasum dan fasosnya itu minimal 30 persen,” tuturnya.

Bagaimana dengan pengembang perumahan sebelumnya? Hal ini juga kata Kemal akan dibahas kembali. Sepanjang sepengetahuannya masih banyak pengembang belum menyerahkan Fasum dan Fasosnya ke Pemerintah Daerah untuk dikelola dan dijadikan aset oleh Pemda.

Tak dipungkiri selama ini, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Medain selalu digunakan memakamkan jenazah yang tidak diterima di pemakaman di pemukiman warga. Pemkot Mataram sedang memikirkan pemakaman dengan istilah pemakaman tumpangan mengantisipasi kekurangan pemakaman.

Hal ini juga nantinya akan dimasukkan dalam salah satu pasal di Perda tentang pemakaman tersebut. Tetapi kata Kemal, perlu dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), apakah diperbolehkan atau sebaliknya. “Di areal sama nanti itu bisa digunakan bagi jenazah lain. Nanti kita juga bicarakan dengan MUI, apakah dibolehkan atau tidak,” demikian kata Kemal. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional