Pemkot Mataram Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya

Kepala DP3A Kota Mataram bersama pegawai DP3A Kota Mataram berfoto bersama usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian PP dan PA secara daring pada Rabu, 13 Oktober 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ikhtiar memperjuangkan hak perempuan dan anak segala lini membuahkan hasil. Pemkot Mataram dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Komitmen akan dibangun sampai tingkat kelurahan.

Penyerahan penghargaan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Ketua DPRD H. Didi Sumardi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany.

Iklan

Dewi bersyukur kerja kerasnya bersama tim selama ini membuahkan hasil. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan tersebut. Perjuangan meraih prestasi itu tidak mudah. Pihaknya harus menyiapkan persyaratan utama dari segi komitmen.

Bentuk komitmen itu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini ditindaklanjuti dengan kebijakan atau program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. “Alhamdulillah, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kita raih dari pratama ke madya,” kata Dewi dikonfirmasi, Rabu, 13 Oktober 2021.

Bentuk komitmen lainnya dengan menyelaraskan strategi – strategi melalui penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditindaklanjuti dengan rencana strategis dan rencana kerja. Dari unsur kelembagan PUG diperkuat dengan pembentukan pokja – pokja serta melatih vocal point di masing – masing OPD. “Lokal poin kita minta perencanaan di OPD. Para perencana kita latih PPRG untuk membuat GAP dan GBS,” jelasnya.

Penyusunan Gender Analysis Pathway dan Gender Bugdet Statement diharapkan Dewi, kebijakan anggaran di masing – masing harus responsif gender. Apabila strategi itu berjalan maka dilanjutkan dengan data terpilah. Data terpilah harus dimiliki oleh masing – masing OPD. “Data terpilah ini ternyata jadi kuncinya,” sebutnya.

Selain penguatan kelembagaan sambungnya, membangun jejaring dengan NGO dan media massa juga penting. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dari aspek pengarusutamaan gender.

Khusus pembuatan dokumen sampai level kelurahan akan menjadi target kedepannya. Karena itu, ia mengharapkan kerja kolaborasi dari SKPD, kecamatan, kelurahan serta stakeholder lainnya. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional