Pemkot Mataram Mulai Cairkan Dana Kelurahan

Ilustrasi dokumen anggaran (sumber foto : maxpixel)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengalokasikan 20 persen di tahap pertama pencairan dana kelurahan. Kecamatan diminta segera mengajukan pencairan dana untuk eksekusi program.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mempersilakan kelurahan melalui kecamatan mengajukan anggaran. Di triwulan pertama disiapkan 20 persen untuk pencairan. Sekarang tergantung dari kelurahan kapan mengajukan.

Iklan

“Silakan ajukan. Kenapa belum cair berarti mereka belum mengajukan,” kata Syakirin ditemui, Jumat, 14 Februari 2020.

Dana 20 persen diberikan itu berkaitan dengan penerimaan Pemkot Mataram dari pajak. Biasanya penerimaan awal tahun kisaran 15 – 20 persen. Namun demikian kata Syakirin, surat persediaan dana telah dicairkan. Bahkan, ada kelurahan yang kembali mengajukan tambah uang.

“Ada kok beberapa kelurahan yang sudah mengajukan tambah uang,” tambahnya.

Jatah 20 persen di triwulan pertama dinilai cukup besar dari total dana kelurahan yang dikelola. Jika dana kelurahan antara Rp1,4 miliar – Rp1,8 miliar, berarti  di triwulan pertama dana kelurahan bisa dicairkan mencapai ratusan juta. Kelurahan pun bisa mengeksekusi program.

“Kalau 20 persen berapa ayo. Itu sudah ratusan juta,” terangnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana sebelumnya menjelaskan, Bagian Pemerintahan hanya mengawasi dan pemantauan saja. Untuk perencanaan program kelurahan di tahun 2020 sudah selesai. Pihaknya sedang mempersiapkan musyawarah kelurahan untuk program tahun 2021.

“Kecamatan sekalian MPBM dan sekalian muskel,” bebernya.

Berdasarkan regulasi penggunaan dana kelurahan untuk dua kegiatan. Pertama, pengembangan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Kedua, peningkatan sarana-prasarana di lingkungan.

Menurutnya, tidak ada porsi persentase penggunaan dana. Tergantung dari hasil muskel itu sendiri. Muskel ini akan menentukan program apa yang dilaksanakan di kelurahan. Sebab, muskel melibatkan masyarakat setempat. Untuk pendamping dari pemkot akan dilihat dari perencanaan. Apakah sesuai regulasi atau tidak.

“Pada saat dieksekusi akan dipantau terus,” ucapnya. (cem)