Pemkot Mataram Kekurangan 1.579 Pegawai

Taufik Priyono. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalami kekurangan 1.579 pegawai. Pengisian diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Sedangkan untuk memaksimalkan pekerjaan diberdayakan pegawai tidak tetap (PTT). Minimnya rekrutmen tenaga profesional memicu tak terpenuhinya formasi.

Data kebutuhan PNS Pemkot Mataram berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja per tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 6.749 formasi. Bezetting pegawai sampai 31 Desember 5.170. Sementara, ASN yang memasuki usia pensiun pada tahun 2020 berjumlah 199 orang. Jumlah formasi yang lowong pada perangkat kerja daerah sejumlah 1.579 orang.

Iklan

Dari 400 formasi yang diusulkan kebutuhan paling banyak yaitu formasi tenaga pendidik mencapai 240 formasi, tenaga kesehatan 120 formasi dan tenaga teknis 40 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram,Taufik Priyono menyampaikan, kekurangan pegawai tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Hampir 700 pegawai negeri sipil (PNS) kekurangan pada guru kelas. Sementara, kekurangan di OPD terutama di kelurahan. Saat ini, kelurahan paling banyak memiliki tiga PNS. Aturannya di satu kelurahan minimal memiliki delapan PNS. Dengan asumsi satu seksi satu orang staf.

“Di sekretariatnya dibutuhkan tiga orang PNS untuk tenaga pengelola keuangan,” jelasnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Selama ini, usulan kekurangan pegawai disampaikan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk kebutuhan proyeksi lima tahun ke depan. Proyeksi ini diperhitungan dengan jumlah yang pensiun lima tahun kedepan. Adapun yang diajukan dengan jumlah 500 formasi paling disetujui 150-200, sehingga terus bertambah PNS dibutuhkan karena formasi yang direncanakan tidak pernah terpenuhi.

“Apa yang kita usulkan belum tentu disetujui. Misalnya, diusulkan 500 paling disetujui 150-200 formasi,” sebut Yoyok, sapaan akrabnya.

Untuk memaksimalkan pekerjaan direkrut tenaga PTT. PTT diangkat diminta ke OPD agar sesuai kebutuhan mereka. Hal ini belum terpenuhi semua karena banyak tenaga profesional yang bukan keahliannya namun dipaksakan. Di satu sisi, tenaga profesional jarang mau menjadi pegawai kontrak di OPD karena memikirkan gaji yang terbatas dan mereka cenderung ke perusahaan swasta.

Pengisian pegawai di kelurahan diambil dari pegawai pindah tugas. Untuk lulusan IPDN diminta didistribusikan ke kelurahan diakui Yoyok, memang menjadi dilema di Pemkot Mataram. Tenaga IPDN banyak dibutuhkan di OPD teknis. Beberapa OPD seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kebutuhan PNS-nya terpenuhi. Meskipun dari jumlah di DLH memang mencukupi, tapi dari segi kompetensi jauh. “Hal ini terjadi karena pengangkatan dari dinas kebersihan dulu rata-rata lulusan SD – SMP. Mereka tidak lagi nyapu di jalan. Ditarik di dinas untuk bantu – bantu ngantar surat dan buat minum. Padahal itu bisa dikerjakan oleh PTT,” jelasnya.

Tenaga teknis diakui, sulit terpenuhi. Rekrutmen CPNS tenaga teknis dianggap sebagai cadangan oleh pemerintah pusat, sehingga diprioritaskan tenaga fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here