Pemkot Mataram Evaluasi Penanganan Jenazah Covid-19

Rapat analisa dan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Polres Kota Mataram, Selasa, 4 Agustus 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kasus penjemputan paksa jenazah pasien positif virus corona (Covid-19) menjadi atensi pihak kepolisian. Terutama untuk mencari jalan tengah agar pemulasaran jenazah dan protokol kesehatan dapat sejalan dan disepakati oleh pihak rumah sakit maupun masyarakat.

Untuk itu, Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Guntur Herditrianto, S.I.K, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan rumah sakit (RS) se-Kota Mataram, Selasa, 4 Agustus 2020 membahas khusus penanganan jenazah covid-19. Menurut Guntur, evaluasi dan analisis diperlukan untuk mencari solusi paling tepat terhadap isu-isu penjemputan paksa oleh keluarga pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Di mana hal tersebut telah beberapa kali terjadi, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Iklan

“Seperti yang diketahui, telah terjadi penjemputan paksa pasien Covid-19 pada Minggu, 21 Juni 2020 dan Senin, 6 Juli 2020 di RSUD Kota Mataram. Dari kejadian satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan pihak rumah sakit mencari solusi terbaik untuk menengahi masalah tersebut,” ujarnya, Selasa, 4 Agustus 2020.

Di sisi lain, seluruh RS di Kota Mataram diharapkan dapat menerapkan standar pemulasaraan jenazah yang sama. Menurut Guntur hal tersebut dibutuhkan agar tidak muncul perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, yang menyampaikan beberapa solusi terkait kasus penjemputan paksa yang terjadi beberapa waktu belakangan. Di antaranya memfasilitasi keluarga pasien untuk memandikan, memasang kain kafan, serta menyolatkan jenazah dengan dilengkapi alat pelindung diri (APD).

“Semua dilakukan mengacu protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya, Selasa, 4 Agustus 2020. Selain itu, perlu diberlakukan sistem piket oleh petugas jaga di setiap rumah sakit. Sehingga pelayanan pengurusan jenazah pasien Covid-19 dapat dilakukan 24 jam.

Dengan penerapan dua hal tesebut, aksi penjemputan paksa diproyeksikan dapat diredam. Sehingga dapat menjadi jalan tengah atas masalah yang kerap muncul karena perbedaan pendapat antara tim medis dan masyarakat sendiri. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here