Pemkot Mataram Bantah Tak Serius Tangani Covid-19

Bayu Pancapati dan I Nyoman Suandiasa. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Penanganan Covid-19 Kota Mataram membantah disebut tidak serius menangani kasus Coronavirus Disease atau Covid-19. Intervensi telat dilakukan, mulai dari penyemprotan, pembagian masker serta penanganan Covid-19 berbasis lingkungan.

‘’Kalau ini saya bantah,’’ tegas Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi via ponselnya, Selasa, 7 Juli 2020.

Di satu sisi, Nyoman menghargai pendapat Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Hal ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh tim gugus tugas Kota Mataram untuk memperbaiki dan mengintegrasikan program. Selama ini, tim gugus dalam berbagai program termasuk keterlibatan dalam Kampung Sehat dan penelusuran kontak pasien positif cukup intensif.

Parameter yang dilihat dari ketidakdisiplinan masyarakat menggunakan masker sebenarnya tidak bisa dilihat dengan sesederhana itu. Saat ini, pemerintah menghadapi arus deras masyarakat yang mulai menormalkan diri setelah tiga bulan dibatasi.

‘’Hal ini menjadi tantangan kita bersama,’’ terangnya.

Wacana tatanan kehidupan baru sesungguhnya mengubah persepsi masyarakat untuk kembali hidup normal. Akan tetapi, pemerintah tetap mencanangkan dan mengedukasi masyarakat melalui program Mataram Bermasker dan PCBL.

Dikatakan Nyoman, penanganan Covid-19 harus dengan konsep bottom up, tidak hanya top down. Bagaimana local genius, partisipasi masyarakat diperkuat. “Kita serius. Tapi apapun yang dikatakan Bu Wagub, kita jadikan bahan evaluasi,” ujarnya.

Kritikan Wagub terhadap ketidakhadiran Pol PP dalam melakukan pengamanan maupun penindakan terhadap warga yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati bahwa pihaknya tidak melaksanakan pengamanan di lingkungan, pasar serta area publik lainnya berdasarkan hasil review Inspektorat menyatakan Kota Mataram menuju tahap tatanan baru.

“Pol PP mengikuti arahan Inspektorat sesuai hasil review,” jawab Bayu.

Menurutnya, aparat penegak Perda bekerja berdasarkan hasil review. Sama halnya dengan keinginan rumah sakit menambah ruang pasien baru tidak bisa direalisasikan. Rumah sakit juga tidak mungkin bekerja tanpa memiliki anggaran.

Bayu juga menambahkan bahwa Satpol PP Kota Mataram sedang dalam kondisi tidak bisa kemana-mana. Sebab, anggaran operasional mereka tidak tersedia. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here