Pemkot Mataram akan Beli Mobil Derek

Jalan Pejanggik merupakan salah satu kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Mataram. Di ruas jalan ini, pengendara tak boleh parkir sembarangan. Pemkot akan menerapkan denda maksimal senilai Rp500 ribu. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram menganggarkan pengadaan mobil derek senilai Rp1,7 miliar pada tahun 2020. Dishub tengah menyiapkan proses lelang pengadaan kendaraan yang disiapkan untuk menderek kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalulintas (KTL).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, pengadaan mobil derek ditargetkan pada triwulan kedua tahun 2020. Saat ini ujar Saleh, pihaknya sedang menyiapkan berbagai administrasi pelelangan mobil derek. “Sekarang kami sedang siapkan berbagai administrasi tender, apa saja kelengkapan kita tengah siapkan,” katanya, Jumat, 28 Februari 2020.

Iklan

Perihal pengadaan mobil derek kata Saleh, bertujuan untuk mengatasi pelanggar parkir liar di KTL kota Mataram. Pasalnya, selama tahun 2019 pelanggaran parkir liar di KTL seperti di jalan Pejanggik dan Majapahit kerap memicu kemacetan arus lalu lintas. “Jika mobil derek tersebut sudah ada, maka penerapan sanksi penderekan bagi kendaraan yang parkir sembarang tempat kita berlakukan efektif dan menggunakan sanksi tilang maksimal,” pungkasnya.

Saleh mengatakan, mobil derek ini memiliki kualitas dan kekuatan tinggi. Sehingga mampu mengangkat bobot seberat 5 ton hingga 6 ton bobot maksimal. Selain menyiapkan tender pengadaan mobil derek, Dishub kota Mataram juga sedang menyiapkan area parkir yang berlokasi di Taman Sangkareang atau di Kantor Dishub Kota Mataram. Katanya, parkir dengan model pool itu, bisa representatif ketika ada kendaraan yang melanggar lalu lintas di KTL.

“Parkir pool kan bisa di mana-mana, di kantor Dishub Kota Mataram juga bisa. Untuk lokasi persisnya kami masih kaji dulu,” bebernya. Dishub juga melakukan persiapan perangkat lunak berupa peraturan daerah dan peraturan Walikota sebagai payung hukum untuk mencegah adanya penyimpangan. Dishub kota Mataram juga sedang lakukam penyiapan infrastruktur pendukung lainnya.

Salah satu infrastruktur pendukung kata dia, seperti pemasangan CCTV di beberapa persimpangan di KTL. Untuk tahap pertama, CCTV akan dipasang di simpang empat Cakranegara guna mendukung penataan kawasan bisnis Cakranegara (KBC) lebih tertib. Sebab, selama ini, pada KBC, setelah dipantau petugas, pasti akan kembali semrawut.

“Jika terpantau dari CCTV ada yang parkir sembarangan, tim akan turun langsung memberikan teguran. Apabila tidak diindahkan, mobil derek akan turun mengangkut kendaraan tersebut ke parkir pool yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan berbagai administrasi tilangnya,” jelasnya.

Ia pun menjelaskan, pengadan mobil derek, area parkir pool, serta pembuatan Perda dan Perwal hingga Pemasangan CCTV menjadi komitmen Pemkot Mataram. “Kita kan tujuannya mewujudkan KBC sesuai konsep awal, yakni menjadikannya seperti halnya kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta sekaligus menjadikan kota ini steril dari parkir liar,” ujarnya.

Pada Perda nanti kata Saleh, akan diatur juga besaran denda bagi pelanggar parkir sembarangan. Pada Perda yang telah dibahas bersama DPRD kota Mataram, akan ditetapkan denda cukup tinggi sekitar Rp500 ribu untuk kendaraan roda empat yang melanggar. Sementara, untuk pelanggar parkir dari pengguna kendaraan roda dua, akan diberlakukan tilang saja tanpa melakukan penderekan ke parkir pool. “Kami bekerjasama dengan PPNS Dishub dan aparat kepolisian dari Satlantas kota Mataram untuk menilangnya,” kata Saleh. (viq)