Pemkot Izinkan Retail Modern, Pengusaha Lokal Menolak

Muhammad Lutfi. (Suara NTB/Dok) , Ardiansyah. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dikabarkan telah memberikan izin operasi retail modern di beberapa titik pada tahun 2021. Hanya saja hal tersebut mendapat penolakan keras dari pengusaha retail lokal.

Menanggapi kabar itu, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, membenarkan jika pihaknya telah mengeluarkan izin operasi retail modern. Saat ini kata dia, sedang dalam tahapan perancangan komitmen. “Iya benar, surat izinnya sudah ada, dan sedang tahapan rancangan komitmen,” katanya, Selasa, 5 Januari 2021.

Lebih lanjut Lutfi mengatakan masih ada kesepakatan-kesepakatan antara Pemkot Bima dengan pihak retail modern itu yang belum rampung, walaupun telah diberikan izin operasi. “Komitmennya yang masih kita rampungkan,” katanya.

Menurut dia, komitmen yang dibahas yakni terkait pengembangan penjualan hasil produksi UMKM Kota Bima. Termasuk juga penempatan titik atau lokasi operasi retail. “Dibahas satu persatu. Perlahan-lahan, tidak langsung sekaligus,” ujarnya.

Lutfi menambahkan pihaknya memberikan izin operasi retail modern bertujuan mengakomodir produk UMKM Kota Bima agar bisa tembus ke daerah lain. Selain itu, retail modern diharapkan juga bisa melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. “Termasuk dana CSR, nanti bisa diarahkan untuk pemberdayaan pelaku UMKM kita,” ujarnya.

Pemberian izin operasi retail yang berskala nasional itu ditolak oleh pengusaha retail lokal, salah satunya Ardiansyah. Menurut dia, kehadiran retail modern tersebut akan mematikan usaha-usaha lokal. “Retail di Kota Bima cukup banyak dan terus menjamur. Pemiliknya juga warga Kota Bima, kalau retail modern masuk, kita semua gulung tikar,” ujarnya.

Ia menilai masuknya retail modern justru akan memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha lokal, toko, pengusaha kecil dan retail lokal, karena tidak mampu bersaing dengan retail modern yang sudah menjadi perusahaan raksasa. “Dengan alasan apapun akan berpengaruh pada tingkat konsumen ke usaha lokal. Belum dari segi harga barang dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, seharusnya Pemerintah berpikir untuk membantu serta mengembangkan usaha-usaha lokal. Bukan malah memberikan izin operasi dengan alasan agar produk UMKM bisa diakomodir.

“Bagi saya akomodir produk lokal di retail modern hanya siasat saja. Sebab konsumen ke retail modern tidak cari makanan atau jajan lokal. Jadi saya harapkan, izin yang dikeluarkan Walikota perlu dipertimbangkan lagi,” pungkasnya. (uki)