Pemkot Harus Responsif Atasi Pandemi

H. Didi Sumardi. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram diharapkan dapat lebih responsif dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung. Terutama jika melihat peningkatan kasus positif beberapa pekan terakhir.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, menekankan hal tersebut merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat di tengah krisis. Menurutnya, dalam situasi saat ini Pemkot Mataram setidaknya harus memiliki langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak lonjakan kasus.

Iklan

Dicontohkan seperti pengaktifan kembali rumah sakit darurat dan tempat isolasi terpadu. “Kita memang berharap kasus (penularan) bisa kita tekan, sehingga opsi itu tidak perlu diambil lagi, tapi meskipun begitu sebagai langkah antisipasi itu perlu dipertimbangkan. Manakala kondisinya seperti sekarang ini, kita sudah memiliki alternatif untuk menangani lonjakan itu,” ujar Didi, Senin, 25 Januari 2021.

Menurutnya, Pemkot Mataram sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk penanganan Covid-19. Terutama dengan fasilitas gedung milik pemerintah yang dapat digunakan untuk rumah sakit darurat maupun tempat isolasi terpadu.

“Seperti Wisma Nusantara yang pernah dipakai dan lain-lain. Kita juga punya banyak hotel melati, apalagi hotel berbintang. Hotel Lombok Raya misalnya sampai sekarang masih digunakan untuk isolasi,” jelasnya.

Di sisi lain, upaya penanganan tersebut diakuinya memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Kendati demikian dalam situasi krisis saat ini pemakaian anggaran pemerintahahan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN bukan menjadi masalah utama.

“Tentu kita bisa gunakan (anggaran) Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani pandemi ini. Bila kondisi tertentu butuh penyesuaian anggaran, kita juga bisa melalui mekanisme perubahan APBD,” ujar Didi. Menurutnya, dalam upaya menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, atensi khusus memang harus diberikan.

Seluruh kebijakan di tingkat daerah juga diharapkannya tidak hanya mengekor pada kebijakan pemerintah pusat. Melainkan menyesuaikan diri dengan kondisi di Kota Mataram. “Jadi jangan hanya mengikuti arahan dari pusat. Tanpa diarahkan pun kita harus punya sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) di sektor kesehatan. Segala hal yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan untuk menjamin itu,” ujarnya.

Pemkot Mataram diakuinya telah berusaha menenkan penularan dan dampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu. Namun saat ini beberapa fenomena mulai muncul, antara lain seperti kebosanan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sejak awal terkesan membatasi ruang gerak.

“Ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk memberi semangat pada masyarakat. Supaya jangan bosan dan patah semangat dalam menjalankan protokol kesehatan itu. Dibarengi dengan upaya pemerintah untuk membuat desain atau pola aktivitas masyarakat untuk seluruh sektor agar tidak mengabaikan protokol kesehatan,” tandas Didi. (bay)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional