Pemkot Hapus Program Pemberdayaan di Kelurahan

I Made Putu Sudarsana. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah kelurahan tidak bisa berbuat banyak. Anggaran untuk program pemberdayaan dan fisik dihapus. Anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau Covid-19.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menjelaskan, masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mendapatkan penambahan anggaran dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. OPD diberikan kesempatan melakukan pergeseran pada kegiatan yang dianggap tidak bisa dieksekusi di tengah situasi pandemi Covid-19, termasuk kecamatan sebagai OPD teknis dan kelurahan sebagai pada perangkat kecamatan. “Jadi tidak ada dapat biaya tambahan tetapi diberikan kesempatan melakukan pergeseran terhadap program yang tidak bisa dieksekusi dengan situasi pandemi belum berakhir,” jelas Putu dikonfirmasi, Senin, 6 September 2021.

Iklan

Dia memahami bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan kelurahan dengan keterbatasan anggaran saat ini. Kebijakan ini tidak terlepas dari petunjuk pemerintah pusat. Anggaran lebih banyak difokuskan untuk penanganan Covid-19. Contohnya, kelurahan didorong menyiapkan posko penanganan Covid-19. Adapun aspek pemberdayaan dan fisik secara otomatis dihilangkan. “Kita sama – sama tahu kalau fokus saat ini adalah penanganan pandemi,” ujarnya.

Pengalokasian angggaran kelurahan oleh pemerintah pusat tidak boleh tebang pilih dengan anggaran dana desa. Putu menyebutkan, di tahun 2018 – 2019, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus untuk kelurahan. Penyamarataan kebijakan juga harus dilakukan terhadap kelurahan.

Diakui, secara aturan memang dana kelurahan dialokasikan melalui APBD. Tetapi kondisi pandemi yang belum berakhir hingga dua tahun terakhir ini, dinilai sangat sulit. Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) jauh berkurang. “Ndak bisa hanya mengandalkan APBD saja di tengah kondisi seperti saat ini,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan mendorong melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) agar Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran khusus bagi kelurahan. Tujuannya agar kelurahan lebih mandiri. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional