Pemkot Gagas Pembayaran Retribusi Pasar secara Non Tunai

Suasana di Pasar Mandalika pada Minggu, 10 Oktober 2021 cukup lengang. Dinas Perdagangan akan menerapkan sistem transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi. Sistem ini diyakini berpotensi meningkatkan PAD serta mengurangi risiko kebocoran. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pedagang di pasar tradisional Kota Mataram perlu menyiapkan diri. Pasalnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram segera menerapkan sistem transaksi non tunai. Juru pungut retribusi tidak lagi berhubungan langsung dengan pedagang. Sistem ini harapkan menekan praktik pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto mengatakan, setelah dilantik beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang akan dibenahi. Pertama, penyesuaian tarif retribusi yang baru saja disahkan. Peraturan ini perlu disosialisasikan kepada pedagang. Penyesuaian tarif diharapkan dapat mengejar target retribusi pasar.

Iklan

Adapun perubahan retribusi pasar untuk tipe A dari Rp800 menjadi Rp1.500. Tarif ini hanya berlaku di Pasar Mandalika, Pasar Kebon Roek dan Pasar Pagesangan. Sementara, tarif pasar tipe B dari Rp600 menjadi Rp1.000. Sedangkan, pasar tipe C tidak terjadi perubahan tarif dari sebelumnya yakni Rp500. “Perubahan tarif ini yang dulu mau saya sosialisasikan,” kata Uun dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Sistem pembayaran akan diatur. Pedagang tidak lagi berurusan dengan juru pungut. Pihaknya akan menjalin kerjasama dengan salah satu bank untuk proses pembayaran retribusi secara non tunai. Pasar Dasan Agung akan menjadi pilot project.

Uun mempertimbangkan, Pasar Dasan Agung berada di tengah kota. Bisa dipastikan sumberdaya manusianya cukup bagus, sehingga lebih mudah mengarahkan pedagang dengan sistem non tunai tersebut. “Satu – satu dulu kita terapkan. Kita mulai dari Pasar Dasan Agung baru kemudian ke pasar lainnya,” tandasnya.

Selain pembenahan terhadap sistem pelayanan, Uun juga akan melakukan perombakan terhadap petugas di pasar. Dia melihat kepala pasar ada yang telah lama menjabat. Perombakan ini dimaksudkan untuk pembenahan.

Disinggung mengenai efektivitas sistem non tunai tersebut? Uun menegaskan, transaksi non tunai diyakini bisa lebih optimal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, potensi kebocoran PAD dapat diminimalisir. Di samping itu lanjutnya, aksi premanisme akan berkurang. “Dengan sistem non tunai bisa mengurangi risiko terjadinya pungli,” demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional