Pemkot Finalisasi Penghapusan Jabatan Struktural

Lalu Syamsul Adnan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah memfinalisasi penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV. Usulan akan diverifikasi dan data kembali diserahkan ke kabupaten/kota. Pelantikan jabatan fungsional diharapkan akhir 2021 mendatang.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, Lalu Syamsul Adnan menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi jabatan – jabatan yang disarankan untuk penghapusan berdasarkan surat yang dilayangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi telah dibahas melalui rapat klinis. Sebenarnya, penyederhanaan ada dua level di pusat,yakni eselon I dan eselon II. Sedangkan, kabupaten/kota adalah eselon III dan IV. “Sudah ada rapat klinis secara langsung di Jakarta maupun secara virtual,” kata Syamsul Adnan dikonfirmasi Rabu, 28 April 2021.

Iklan

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri bahwa penghapusan itu adalah eselon IV. Tetapi ada pengecualian-pengecualian jabatan yang tidak dihapus berdasarkan surat tertanggal 22 April. Pertama, eselon IV yang menangani kewilayahan terutama kecamatan dan kelurahan. Otomatis  jabatan seksi di kecamatan dan kelurahan tidak dihapus. Kedua, jabatan yang menangani tata usaha. Ketiga, bagian pengadaan barang dan jasa. Keempat, jabatan kepala UPTD. Terakhir, eselon IV di sekretariat. “Misalnya jabatan di bawah koordinasi sekretaris di badan seperti Kasubag keuangan dan Kasubag perencana,” jelasnya.

Sedangkan, jabatan eselon IV lainnya telah disetujui menjadi jabatan fungsional. Syamsul mengatakan, draf usulan telah diserahkan ke Kemendagri melalui Biro Otda Setda Provinsi NTB. Sebelum data diserahkan, pihaknya telah meminta masukan dari organisasi perangkat daerah. Karena dasar mengambil jabatan sesuai Perka BKN untuk fungsional tertentu.

Menurutnya, perlu mendapatkan pertimbangan adalah jabatan di institusi teknis seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah pusat akan mengembalikan dokumen usulan tersebut setelah dilakukan verifikasi pada akhir Mei mendatang. “Nanti dikembalikan dulu ke daerah jabatan apa saja yang disetujui,” pungkasnya.

Untuk pelantikan jabatan struktural ke fungsional diminta oleh Mendagri pada bulan Juni. Sebaliknya, MenPANRB agak longgar dan meminta pelantikan di akhir tahun penganggaran, sehingga tidak terpotong anggaran yang telah berjalan sebelumnya. (cem)

Advertisement