Pemkot Didorong Bentuk Perusda Parkir dan Pasar

Suasana di Pasar Mandalika, Kamis, 24 Juni 2021 siang terlihat lengang. Dewan kembali mendorong agar dibentuk perusahaan daerah untuk mengoptimalisasikan PAD dari retribusi pasar dan parkir. Pembentukan perusda sebagai wujud kemandirian daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Retribusi parkir dan pasar tiap tahun tak pernah mencapai target. Sistem pengelolaan perlu dilakukan pembenahan. Pembentukan perusahaan daerah (Perusda) didorong sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan kajian agar menghindari terjadinya kebocoran.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Zaini menegaskan, persoalan paling krusial dan terus menjadi perdebatan adalah pengelolaan parkir. Retribusi parkir setiap tahun tidak pernah mencapai target. Pihaknya mendorong dilakukan pengkajian agar dibentuk perusahaan daerah pengelolaan parkir. Demikian juga halnya, pengelolaan retribusi pasar juga dibentuk perusda. “Ini masalah krusial, sejak lama kita bicarakan,” kata Zaini, Kamis, 24 Juni 2021.

Iklan

Politisi Partai Demokrat ini menilai, pembentukan Perusda tersebut sebagai salah satu upaya mendongkrak PAD. Di samping itu, ada kemandirian daerah. Karena itu, eksekutif diminta segera melakukan kajian dan ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyambut baik masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Bagaimanapun juga, Pemkot Mataram memiliki semangat yang sama dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, agar dapat membiayai pembangunan.

Untuk menindaklanjuti itu tidak bisa serta merta dan dibutuhkan kajian. Pihaknya segera meminta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk melakukan kajian secara menyeluruh. Pengkajian menyeluruh dimaksud dari sistem pengelolaan, penjabaran tugas dan tanggungjawab dan lainnya. “Kita apresiasi apa yang menjadi dorongan berbagai pihak, termasuk dari Dewan. Tetapi kan perlu kita kaji dulu,” kata Sekda.

Menurut Sekda, apabila ada parameter keberhasilan pengelolaan parkir dan pasar di daerah tertentu, ia mengajak Dewan untuk studi banding. Hasil studi banding itu dijadikan referensi untuk penerapan di Kota Mataram.

Dia memahami bahwa tujuan Dewan meminta dibentuk perusahaan daerah dampak dari tidak pernah tercapainya target retribusi parkir dan pasar. Makanya harus dilihat persoalannya, apakah sistem penanganan atau hal lainnya. “ Ini kepentingan bersama mengoptimalkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Dari hasil kajian akan dilihat beberapa alternatif baik buruknya jika pengelolaan retribusi parkir diserahkan ke perusahaan daerah. Sementara, kajian retribusi pasar sudah ada rekomendasi dari Balitbang,tetapi belum diserahkan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional