Pemkot Dalami Operator Sampah Nakal

Seorang operator mengangkut sampah di Lingkungan Karang Jangkong pekan kemarin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Irwan Rahadi menemukan indikasi operator sampah yang nakal. Mereka mengangkut sampah yang bukan jalur karena tergiur bayaran besar.

“Ya, ada saja operator yang nakal,” aku Irwan ditemui pekan kemarin. Operator sampah melayani rumah makan dan hotel – hotel. Notabene dunia usaha itu masuk kategori pihak ketiga dengan pelayanan persampahan non PDAM yang seharusnya dilayani langsung oleh dinas.

Iklan

Irwan akan mengecek kasus itu dan akan memberikan teguran. “Iya, coba nantikan akan kita cek dan kasih teguran,” jawab Irwan. Persoalan disadari LH selama ini melihat volume sampahnya. Jika volume sampah signifikan akan ramai – ramai ditangani. Jika sebaliknya, cukup operator.

Kedua, DLH tidak pernah menjangkau sepenuhnya karena keterbatasan pelayanan persampahan. Sehingga, diprioritaskan usaha skala besar. Irwan mengatakan, tidak saja dunia usaha, jika mengacu pada instrumen peraturan daerah pedagang kaki lima seharusnya dikenakan retribusi.

“Tetapa selama ini di lapangan mereka kadang mengelola secara mandiri. Ada juga bekerjasama dengan lingkungan setempat melihat signifikasi volume sampahnya,” ujarnya.

Irwan kembali menegaskan, ketertarikan bayaran besar ada indikasi operator sampah nakal. Artinya,memaksa diri mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Karena, menganggap itu pelayanan lingkungan setempat.

Beberapa ditemukan ditegur dan diminta berhenti mengangkut sampah di dunia usaha. Karena ini juga berkaitannya dengan retribusi daerah. “Ini kan potensi – potensi kita,” ujarnya.

Kawasan dalam pengawasan pengangkutan sampah terutama di Jalan Dakota Kelurahan Rembiga. Operator roda tiga telah diperingati.

Apakah tidak menjadi kebocoran potensi retribusi jika pekerjaan pengangkutan persampah diambilalih oleh operator? Secara potensi jawab Irwan normatif, pertama, melihat jangkauan pelayanan dan tidak mungkin memaksakan dunia usaha yang berkembang dengan pelayanan LH minim menjangkau. Kemudian, mereka bekerjasama dengan difasilitasi oleh lingkungan setempat. “Nah, kerjasama dengan lingkungan ini mau kita dalami,”ucapnya.

Terkait sanksi ke operator, Irwan mengelak bahwa LH tidak memiliki kewenangan memberi sanksi ke operator. Tetapi dunia usaha yang diberikan teguran. Karena dunia usaha ini melanggar aturan.

“Dalam dokumen lingkungan hidup tertuang bahwa dunia usaha harus bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Cuma mengatur pelayanan dunia usaha besar,” terangnya. Kalau pertokoan atau segala macam, lurah dan camat memiliki kewenangan mengatur sesuai Perwal untuk pengelolaan sampahnya. (cem)