Pemkot Bima Belum Bayar Insentif Nakes

Yahya. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, sampai saat ini belum membayar insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terlibat dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Hal itu mengingat dokumen usulan dari puskesmas masih perlu dilakukan perbaikan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Yahya, Skm., M.kes., kepada Suara NTB, Jumat, 16 Juli 2021 menyampaikan, berkas klaim sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif di DPKAD, sudah diterima pihaknya dari tiap puskesmas.

Iklan

Meski demikian, dalam proses verifikasi dan validasi berkas ditemukan kesalahan teknis seperti adanya selisih data, kekeliruan penomoran surat dan SK. “Itukan sistem copy paste yang dilakukan teman-teman, sehingga memang kita mau tidak mau dokumen itu harus valid untuk kebutuhan pertanggungjawaban, sehingga kami kembalikan,” ungkapnya.

Dokumen klaim insentif untuk masa kerja Januari-Mei 2021, dikembalikan ke semua puskesmas di lima kecamatan. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu hasil perbaikan guna verifikasi dan validasi lanjutan.

Bahkan untuk percepatan pencairan anggaran, lanjut dia, Dikes telah menyurati manajemen puskesmas agar segera menyelesaikan kelengkapan dokumen yang diperlukan. “Mungkin dengan kontak langsung tidak diperhatikan, kemarin kami mengeluarkan surat untuk Puskesmas agar segera menyelesaikan kelengkapan dokumen data dukung SPJ insentif nakes,” jelasnya.

Piutang insentif belum dibayar pemerintah kepada nakes yang terlibat penanganan pasien Covid-19, tegas dia hanya untuk masa kerja Januari-Mei tahun 2021. Sementara tunggakan selama dua bulan, yakni November-Desember 2020 telah dilunasi. “Kalau anggaran insentif sudah tersedia dari APBD awal,” tandasnya.

Untuk diketahui, khusus tenaga medis puskesmas besaran insentif sekitar Rp4 juta per satu orang pasien yang ditangani. Sedangkan di rumah sakit nominal pembayaran bervariasi, untuk dokter spesialis maksimal Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta dan nakes Rp7 juta.

Kalaupun dalam penanganan satu pasien positif melibatkan beberapa orang tenaga kesehatan, sistem pembagian diserahkan pada faskes yang bersangkutan. Dikes hanya berwenang melakukan verifikasi serta mengusulkan berkas ke DPKAD. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional