Pemkot Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Operasional BRT

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, mengalokasikan anggaran operasional Mataram BRT (Bus Rapid Transit) dalam kerangka umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara (KUA – PPAS) tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar. Pengalokasian ini dimaksudkan agar 25 bus yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan segera dimanfaatkan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, penyusunan KUA – PPAS tahun 2017 telah rampung dilakukan. Dimana, salah satu item anggaran telah dimasukan adalah pengalokasian anggaran untuk operasional Mataram BRT sebesar Rp 1 miliar. Kebijakan pengalokasian ini sebagai bentuk komitmen Pemda, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Iklan

Secara teknis, Martawang tidak mengetahui seperti apa pola dan jumlah bus dioperasionalkan Bulan November pekan depan. “Kalau teknisnya saya tidak paham. Yang jelas, kita sudah alokasikan anggarannya,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid, belum mengetahui pasti besaran anggaran didapatkan untuk operasional 25 bus tersebut. Yang jelas, ada sharing anggaran dari Pemprov dan Damri selaku pihak ketiga. Tetapi, ada kemungkinan Lombok Barat juga ikut sharing melihat koridor satu jurusan Senggigi – Narmada. “Alhamdulillah, kalau dianggarkan di 2017 dan kami sambut betul kebijakan Pak Wali,” kata Khalid.

Kepastian pemanfaatan bus tersebut sesuai rapat dengan Dishubkominfo NTB dijanjikan Bulan November. Dua bulan operasional kendaraan akan dibiayai oleh Satker dari Kementerian Perhubungan. Lalu akan dilakukan evaluasi seperti responsif dari masyarakat. Setelah itu, pembiayaan dan operasional diserahkan ke Pemda.

Khalid menegaskan, pengoperasian 25 bus tersebut bukan sepenuhnya tanggungjawab Pemkot Mataram. Kewenangan kapan dan bagaimana sistemnya urusan Pemprov dan Damri. Secara kebetulan pengoperasional bus itu di Kota Mataram, sehingga ia harus terlibat menyiapkan sarana prasarana serta melakukan sterilisasi jalur.

Pihaknya bersama Dishubkominfo NTB dan PT. Damri terus melakukan pertemuan. Dengan harapan, bus tersebut bisa secepat mungkin dinikmati masyarakat. (cem)