Pemkot Alihkan Anggaran Mencapai Rp56 Miliar

Ilustrasi Anggaran (Sumber : Dissolve)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menyusun rencana realokasi (refocusing) anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, menerangkan total anggaran yang kemungkinan dialihkan mencapai Rp56 miliar.

Pengalihan anggaran tersebut didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan No. SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021. “Sudah ada petunjuk teknisnya. Di situ diminta minimal pemerintah daerah menyiapkan 8 persen dari DAU (dana alokasi umum) dan 30 persen dari DID (dana insentif daerah) untuk penanganan covid,” ujar Syakirin dikonfirmasi pekan lalu di Mataram.

Iklan

Diterangkan, untuk 2021 DAU Kota Mataram sebenarnya berkurang, dari sebelumnya Rp588 miliar menjadk Rp569 miliar. Sedangkan untuk DID Kota Mataram 2021 sebesar Rp30,24 miliar. Jika penyiapan jumlah minimal anggaran tersebut masih kurang untuk membiayai penanganan pandemi, maka pemerintah dibolehkan melakukan refocusing terhadap dana bagi hasil (DBH). “Ini semua tergantung kebutuhan,” jelasnya.

Menurut Syakirin, refocusing saat ini hanya dilakukan pada anggaran-anggaran kegiatan dan belanja daerah. Mengingat penanganan pandemi Covid-19 harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Mataram untuk memastikan bentuk program penanganan pandemi di 2021. Terutama terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Ini sedang kita lihat dulu. Kita inginnya jangan kita refocusing dulu, tapi (pastikan) untuk apa dulu. Kita perlu lihat programnya apa,” ujar Syakirin.

Pemkot Mataram selama 2020 telah melaksanakan beberapa program untuk penanganan pandemi Covid-19. Antara lain penanganan pandemi Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL), pengetatan jam malam, serta penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berisi sembako.

Jika dilanjutkan pada 2021, seluruh program tersebut akan dibiayai melalui refocusing anggaran yang dilakukan. “Kalau aturan besarnya memang sudah ada, tapi jangan sampai kita refocusing  sekian, kegiatan malah belum ada,” tandas Syakirin.

Terancam Tertunda

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, dana alokasi khusus (DAK) penugasan sebelumnya diperoleh Rp16.497.463.206 juga mengalami pengurangan mencapai Rp6 miliar, sehingga tersisa Rp11,4 miliar. Anggaran DAK dikurangi untuk bidang pariwisata, perumahan dan pemukiman serta kesehatan dan keluarga berencana.

Dia mengkhawatirkan pemangkasan itu akan berpengaruh terhadap sejumlah program fisik. “Bisa saja ditunda atau dikurangi volume pekerjaannya,” timpalnya.

Satu item pekerjaan yang bersumber dari DAK mulai ditender. Menurut Mahmuddin, tender proyek jalan itu bisa saja ditunda atau dibatalkan. Satuan kerja perangkat daerah perlu menghintung kembali. Kecuali, sudah penunjukan pemenang dan pekerjaan berjalan terpaksa harus di opname. “Kalau sudah jalan, terpaksa di opname. Pekerjaan dilanjutkan setelah anggaran tersedia,” ucapnya.

Mahmuddin bingung dengan kebijakan pemerintah pusat. Di satu sisi, dia memahami bahwa pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Tim anggaran pemerintah daerah harus segera merealokasikan atau refocusing anggaran. “Iya, mudah – mudahan seperti tahun sebelumnya. Walaupun dipangkas, ada kebijakan pengembalian lagi ke daerah,” demikian harapnya. (bay/cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional