Pemkot akan Pangkas Alur Pengurusan Izin Reklame

Mataram (suarantb.com) – Alur pengurusan perpanjangan izin khususnya izin reklame selama ini dikeluhkan para pengusaha. Pasalnya mereka harus mendatangi dua instansi terlebih dulu dalam hal ini Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Badan Penamanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Jika belum melunasi tunggakan pajak di Dispenda, maka pemilik reklame tak bisa memperpanjang izinnya.

Untuk mempermudah pengurusan perpanjangan izin khususnya reklame, Pemkot Mataram berencana untuk memangkas alur pengurusan izin. Dengan demikian pemohon tak perlu bolak-balik mendatangi dua instansi, namun bisa selesai di satu tempat. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito.

Iklan

Memang diakui Eko, keberadaan BPMP2T selama ini telah menerapkan pelayanan satu pintu sehingga birokrasi pengurusan izin tak terlalu panjang. “Terkait dengan reklame itu, hanya dari sisi pembayaran pajaknya. Proses izin ada di BPMP2T, bayar pajaknya di Dispenda. Ini membutuhkan waktu karena izin akan keluar setelah pajak dibayar,” jelasnya.

Saat dilakukan pertemuan dengan pengusaha reklame beberapa hari lalu, para pengusaha mengeluhkan hal tersebut. Untuk itulah Sekda mencoba mencari jalan keluar yang memudahkan para pengusaha. Rencananya akan ditempatkan petugas dari Dispenda di Kantor BPMP2T. Dengan demikian jika para pengusaha ingin membayar pajak reklame, bisa langsung dilakukan di BPMP2T.

“Cukup di satu tempat. Mereka bayar di situ, langsung proses izinnya. Ini masukan yang perlu kita pertimbangkan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan proses perizinan,” jelasnya.

Alur birokrasi yang panjang jangan sampai menjadi penghalang bagi pengusaha dalam mengurus izin. Seperti diketahui ratusan reklame telah mati izin dan menunggak pajak hingga saat ini. Dengan mempersingkat alur birokrasi pengurusan izin ini, diharapkan tak ada lagi pemilik reklame yang malas melaksanakan kewajibannya. “Kita carikan jalan keluar sehingga mereka tidak mengeluh lagi. Ada win-win solution supaya sama-sama baik. Sasaran kita tercapai dan harapan (pengusaha) juga tercapai. Kita akan cari tenaga pembantuan yang khusus mengurus pembayaran pajak itu,” pungkas Eko. (ynt/rdi)

  Kasus Transmart, Kepala BLH Kota Mataram Diperiksa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here