Pemkot akan Batasi Retail Modern

Amran M. Amin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan retail modern di Kota Mataram, menjamur. Jumlahnya perlu dikendalikan agar tak mematikan pengusaha kecil. Dinas Perdagangan berencana akan melakukan moratorium pemberian izin operasi pasar modern tahun 2020 mendatang.

Tahun 2016 lalu, keberadaan retail modern dibatasi. Pemkot Mataram melihat penyebaran pasar modern cukup masif. Belakangan, moratorium dicabut setelah hasil kajian dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Balitbang kala itu dinakhodai oleh Miftahurrahman merekomendasikan dikeluarkan 20 izin retail modern tiap tahun.

Iklan

Namun demikian, Pansus LKPJ mendesak Pemkot Mataram melakukan moratorium terhadap retail modern. Menjamurnya retail modern ini tak sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan serta mematikan usaha kecil menengah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menegaskan, pihaknya tidak serta merta mengeluarkan izin pasar modern. Pertama kali, tim akan melihat dampak ekonomi ke sektor lain, apakah mematikan usaha pedagang kecil atau tidak. Disamping persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon. “Jarak 100 meter ada UKM pasti tidak kita berikan izin,” kata Amran.

Sejauh ini, pihaknya belum berpikir melakukan moratorium terhadap pasar modern. Kota Mataram sebagai daerah perdagangan barang dan jasa serta tujuan wisata membutuhkan fasilitas pendukung seperti retail modern.

Mantan Kadispora Kota Mataram ini menambahkan, izin pasar modern dikeluarkan pun dibatasi. Berdasarkan rekomendasi Balitbang setahun maksimal 20 izin. Ini pun harus melihat jumlah dan lokasi penyebaran. Kawasan disesaki pasar modern tak lagi dikeluarkan rekomendasi. Pengusaha disarankan mencari lokasi lain sehingga terjadi pemerataan. “Tujuannya untuk menghidupkan ëkonomi wilayah itu,” ucapnya.

Tak menutup kemungkinan sambung Amran, pihaknya kembali melakukan moratorium izin operasional retail modern. Salah satu pertimbangannya adalah, keberadaan mereka cukup masif sehingga harus memberikan peluang ke pelaku usaha kecil menengah.

Terhadap persaingan harga, Dinas Perdagangan tidak masuk ke ranah itu. Tujuan mereka membuka bisnis menguasai pasar. Terkadang persaingan harga justru menyebabkan retail modern yang gulung tikar. (cem)