Pemkot Ajukan Perbaikan 2.000 RTLH ke Pusat

Salah satu rumah tidak layak huni di Lingkungan Petemon, Kelurhan Pagutan Timur diberi label penerima PKH. Untuk penanganan RTLH sendiri, Pemkot Mataram telah mengajukan lebih dari 2.000 KK agar dapat ditangani 2021 mendatang.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mencatat saat ini terdapat 2.000 lebih unit rumah tidak layak huni (RTLH) di ibukota provinsi itu. Seluruh RTLH tersebut kini tengah diusulkan mendapat perbaikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program perbaikan RTLH tersebut diharapkan dilakukan pada tahun anggaran 2021 mendatang.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, menerangkan pengajuan yang dilakukan dibagi ke dalam beberapa program penanganan RTLH oleh pemerintah pusat. Antara lain untuk tahap pertama 150 Kepala Keluarga (KK) diajukan melalui program e-RTLH yang anggarannya diambil melalui dana alokasi khusus (DAK).

“Itu sudah turun 52 KK (dari 150 KK yang diajukan) untuk 2021. Nilainya yang Rp1 miliar sekian itu sudah masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kita,” ujar Kemal, Kamis, 26 November 2020. Selanjutnya 2008 KK diajukan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). “Itu dari pendataan sebulan lalu. Sudah divalidasi dan sudah kita kirim datanya ke kementerian,” sambungnya.

Diterangkan, untuk kedua program tersebut masing-masing KK akan diberikan bantuan sebesar Rp17,5 juta untuk pemugaraan RTLH. Bantuan yang diberikan merupakan dana stimulan untuk membenahi rumah hunian masyarakat.

“Tahun depan sepertinya nilainya akan jadi Rp20 juta. Ada penilaian kenaikan harga barang yang diantisipasi, dan evaluasi kalau yang Rp17,5 juta itu hanya bisa pengerjaan bagian bawah saja,” jelas Kemal. Bantuan yang diberikan disebutnya telah termasuk ongkos untuk tukang yang dibutuhkan.

Menurut Kemal, sampai saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi pemerintah pusat terkait penanganan RTLH melalui BSPS yang dikabulkan. Kendati demikian, pihaknya berharap besaran bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam membenahi huniannya.

Di sisi lain, pihaknya menjadwalkan pendataan menyeluruh untuk kondisi perumahan masyarakat di Kota Mataram pada 2021 mendatang. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk memetakan progres penanganan RTLH yang sudah dilakukan.

“Kita belum pernah melakukan pendataan secara keseluruhan. 2021 baru kita pendataan total, bagaimana kondisi rumah di mataram. Termasuk nanti di dalamnya kita dapat data berapa jumlah pasti RTLH ini,” tandasnya. (bay)