Pemkab Sumbawa Antisipasi Penerima Bantuan Ganda

H. Hasan Basri. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa melakukan pertemuan terkait validasi data penerima bantuan pemerintah, Rabu, 29 April 2020. Validasi data ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penerima bantuan ganda. Karena ada banyak sumber bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Yakni dari pemrintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga dari dana desa.

“Tadi rapat terkait validasi data yang akan mendapatkan bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Karena ada dari pusat, provinsi, kabupaten dan dari desa.  Kan desa da kewajiban untuk menganggarkan dan memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19. Ini kan harus jelas nama, alamat, NIK-nya.  Karena nda boleh dobel. Ndak boleh tumpang tindih dan dapat dua kali,” kata  Sekretaris daerah (Sekda) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan.

Iklan

Diakuinya, dalam pertemuan, hadir sejumlah instansi terkait. Seperti Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Dinas PMD. Sejumlah instansi ini diharapkan melakukan validasi dengan baik, sehingga yang berhak menerima bantuan bisa terakomodir. “Jangan sampai nanti ada yang belum dapat, padahal sebenarnya dia berhak mendapatkan bantuan. Karena itu datanya penting divalidasi. Itu yang kita harapkan. Saya bilang supaya segera. Jangan sampai selesai covid baru lengkap data. Targetnya dalam dua tiga hari ini,” terangnya.

Data penerima bantuan ini, lanjut sekda, harus bisa dipilah. Baik penerima program PKH, Bansos, JPS provinsi, kabupaten dan bantuan dari dana desa. Intinya, pihaknya berharap semua masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan yang disalurkan. “Itulah yang tadi kita bicarakan semua. Sehingga nanti kita mendapatkan data yang benar. Jangan sampai nanti, yang  seharusnya dapat tapi tidak dapat. Kemudian yang seharusnya tidak dapat tapi dapat,” pungkasnya.(ind)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional