Pemkab Lotim Optimis ESL Realisasikan Investasi di Sekaroh

Muksin (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur (Lotim) optimis PT Eco Solution Lombok (ESL) bisa merealisasikan investasinya. Alasannya, konsorsium investor asal Swedia itu diketahui sudah cukup lama mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Pariwisata di kawasan Hutan Lindung Sekaroh. Termasuk di dalamnya Pantai Pink.

Kepala DPMPTSP Lotim, Muksin kepada Suara NTB mengutarakan, sejauh ini tidak bisa memulai investasi, karena ada sejumlah kendala dan miskomunikasi dengan sejumlah pihak. Bahkan, katanya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sudah  memerintahkan ESL agar segera memulai investasi. Bupati pun diketahui turun tangan memecahkan sejumlah kendala yang dihadapi investor PT ESL.

Iklan

Dalam upaya percepatan realisasi investasi PT ESL, sudah ada tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Lotim. Tim Bupati ini diberikan tugas untuk membantu segera terwujudnya investasi besar pembangunan kawasan eco wisata kelas dunia di RTK 15 Kawasan Hutan Lindung Sekaroh.

Akhir Desember 2019 Bupati Lotim sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung pariwisata guna mewujudkan realisasi investasi PT ESL. Namun, Lotim tidak memiliki kewenangan memberikan izin investasi di kawasan pesisir, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pusat.

Diakuinya, ESL cukup lama sekali mengantongi izin dan masih siap merealisasikan investasinya. Menurut Muksin, kalau ESL tidak serius berinvestasi di Lotim, maka tidak mungkin menanti sampai batas waktu yang cukup lama.

‘’ESL dianggap cukup serius untuk investasi. Kalau PT ESL sudah mulai investasi, maka hutan sekaroh yang selama ini digunakan sebagai tempat penggembalaan kerbau dan menanam jagung tidak akan ada lagi. Kawasan wisata Pantai Pink diyakini akan menjadi lebih tertata rapi dan bersih,’’ harapnya.

Bupati Lotim beberapa waktu lalu juga sudah bertemu dengan perwakilan penggarap lahan di dalam areal izin PT ESL. Penggarap-penggarap ini pun siap diberikan ganti rugi Rp 5 juta per hektar. Di mana, ESL segera akan memulai di atas lahan 65 hektar  di awal perencanaannya. (rus)