Pemkab Lotim Antisipasi Pemulangan Jenazah Besar-besaran

Selong (Suara NTB) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menjalin koordinasi dengan pihak BP3TKI NTB maupun BP3TKI di Batam Kepulauan Riau dan Konjen Johor Baru Malaysia. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui secara detail jumlah TKI asal Lotim yang menjadi korban dalam insiden tenggelamnya kapal di perairan Batam, Rabu, 2 November 2016 lalu.

Seperti diketahui, kapal tersebut mengangkut puluhan penumpang yang merupakan TKI dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak diantaranya tercatat berasal dari Kabupaten Lotim.

Iklan

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, 3 November 2016, Kepala Seksi (Kasi) Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja BPPN pada Disosnakertrans Lotim, Lalu Sadli Bahtiar, mengatakan jika tidak akan menutup kemungkinan jika korban meninggal dalam insiden tenggelamnya kapal itu banyak berasal dari Kabupaten Lotim.

Oleh sebab itu, katanya, langkah yang dilakukan oleh Disosnakertrans sendiri nantinya akan berkoordinasi dengan RSUD. R. Soedjono Selong untuk meminta bantuan fasilitas penjemputan jenazah di Lombok Internasional Airport (LIA). Terutama dalam mengantisipasi terjadinya pemulangan jenazah besar-besaran.

“Tidak menutup kemungkinan korban TKI meninggal yang berasal dari Lotim akan banyak. Sehingga saat ini kita antisipasi pemulangan jenazah besar-besaran dengan berkoordinasi dengan RSUD Selong dalam rangka memfasilitasi sampai semua jenazah tiba di rumah duka nantinya,” ujarnya.

Sadli Bahtiar menyebut, apabila semua data TKI yang menjadi korban sudah dikantongi secara valid, maka nanti akan dikroscek untuk melihat jalur masuknya TKI yang menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Karena bisa saja ada dari beberapa korban yang baru masuk beberapa bulan namun pulang. Sementara, kontrak kerjanya masih berlaku, sehingga itu layak untuk mendapatkan asuransi.

“Jika mereka berangkat secara resmi dan dokumen masih hidup, maka hak-haknya menjadi TKI layak untuk diberikan karena ada asuransi yang didapatkan. Sebaliknya, apabila ia sudah keluar dari majikan atau murni berstatus TKI ilegal, maka sesuai aturan tidak akan bisa diklaim asuransinya,” jelasnya. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here