Pemkab Lobar Usulkan Sejumlah Kerugian Daerah Diputihkan

Giri Menang (Suara NTB) – Tindaklanjut temuan LHP BPK sejauh ini belum tuntas, padahal targetnya diselesaikan akhir tahun lalu. Sejauh ini tindaklanjut LHP BPK 93 persen, tersisa 7 persen yang belum dituntaskan. Kendala penyelesaian LHP ini terletak pada tunggakan kerugian yang belum bisa ditagih. Tunggakan kerugian negara ini berada di sejumlah SKPD.

Pemda Lobar pun telah mengusulkan sejumah kerugian negara tersebut diputihkan, namun belum ada tindaklanjut dari BPK. Hal ini diakui Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat kepada wartawan Kamis, 9 Maret 2017 kemarin.

Iklan

Dijelaskan, tindaklanjut LHP BPK tersisa 7 persen. Sisa 7 persen ini termasuk temuan kerugian negara yang belum dikembalikan semua. “Salah satu kendalanya di temuan kerugian negara yang belum dikembalikan, ini terus kita sidangkan oleh majelis TPTGR,” tegasnya.

Dijelaskan ketika masuk pemeriksaan pendahuluan oleh BPK hal ini menjadi salah satu perhatian. Pihaknya sendiri sudah memiliki komitmen bahwa nanti setelah selesai pemeriksaan pendahuluan Senin depan majelis TPTGR bakal kembali menggelar sidang majelis bagi pada penunggak kerugian tersebut. Menurutnya, tim majelis bakal menyidangkan semua penunggak kerugian tersebut.

Jika kerugian negara tersebut sudah masuk sidang majelis TPTGR tidak ada yang tidak selesai. Bahkan pengalamannya selama ini begitu disidangkan kerugian negara tersebut dikembalikan.  Diakui, letak kendala penyelesaian LHP pada kerugian tersebut, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Pihaknya pun mengusulkan ke BPK agar sejumlah kerugian ini diputihkan, namun hal ini ranah BPK.

“Yang lain-lain sudah kita usulkan untuk bisa diputihkan namun itu ranahnya di BPK,” tegasnya.

Pihak BPK perwakilan NTB lanjutnya dalam hal ini tidak bisa mengambil keputusan, sebab perlu keputusan dan pertimbangan dari BPK pusat. Data kerugian negara yang diusulkan diputihkan sudah diusulkan oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dan sudah diserahkan ke BPK. Usulan ini pun sudah masuk ke BPK perwakilan NTB.  Pihak BPK juga sudah meneruskan ke BPK Pusat. Pihaknya saat ini menunggu, sehingga diharapkan dalam opini BPK Tahun ini hasilnya bisa diperoleh.

Menurutnya, jika ini selesai, kemungkinan tindaklanjut LHP Lobar bisa terbaik di NTB. Saat ini pun jelasnya dengan kemajuan tindaklanjut yang dicapai, Lobar termasuk terbaik dari sisi persentase dibandingkan sebelumnya. Menurutnya hal ini hasil kinerja semua SKPD dan ada komitmen setelah menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) untuk pengembalian sesuai dengan hasil temuan baik temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Irjen, inspektorat provinsi dan kabupaten.

Terkait tunggakan yang tersebar di puluhan aparatur dan kontraktor, menurutnya  yang penting ada kronologis yang dibuatkan SKPD dimana tunggakan kerugian negara itu. Nanti SKPD  membentuk tim penelusuran tindaklanjut temuan tersebut. Jika penunggak kerugian tidak ditemukan lagi, maka itu dapat dikatakan tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti. “Namun yang menyatakan sah, memadai atau tidak itu BPK, kita memfasilitasi indikator pendukung,” tegasnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here