Pemkab Lobar akan Aktifkan Kades Bukit Tinggi

Heri Ramadan, Ahmad Muttakin. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa Bukit Tinggi non aktif, Ahmad Muttakin kini dapat bernafas lega. Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram atas dugaan korupsi yang menjeratnya. Meski hingga kini salinan asli putusan itu belum di terima oleh dirinya, namun Muttakin mengaku sudah mendengar kabar putusan itu dari pengacarannya.

“Hari Jumat saya terima informasinya,” terang Ahmad Muttakin yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa, 14 September 2021. Keputusan itupun dilihatnya melalui laman resmi MA. Di mana pada putusan nomor register 2345 K/PID.SUS/2021 yang keluar 8 September 2021 itu jelas mengatakan Amar Putusan menolak atas kasasi itu. Kini Muttakin tinggal menunggu datangnya salinan putusan yang akan dikirim kepada pengadilan Negeri Mataram. “Informasinya belum dikirim aslinya dari MA ke pengadilan negeri dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti putusannya,” ungkapnya.

Iklan

Menurutnya dari informasi ia peroleh diperkirakan sekitar dua minggu putusan itu akan diterima dan ditindaklanjuti. Hanya saja ia berharap agar bisa segera diterima. “Tapi saya sudah kirimkan juga ke DPMD salinannya,” bebernya. Sebelumnya, Ahmad Muttakin didakwa JPU berdasarkan pasal 11 dan atau pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia didakwa melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp150 ribu dari 159 penerima. Namun dalam persidangan tingkat pertama dia dinyatakan tak terbukti bersalah dan dibebaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar Heri Ramadhan mengaku memang sudah menerima kabar inkrahnya putusan MA itu, sehingga Kades Bukit Tingga Non aktif dinyatakan tak bersalah. Hanya saja pihaknya belum bisa memproses pengaktifan yang bersangkutan sebelum menerima salinan putusan yang asli.

“Karena putusan itu akan dikirimkan ke para pihak, dan dia yang akan membawa (ke DPMD),” terang Heri. Dengan banyaknya pemberitaan media massa yang mengabarkan hasil putusan MA atas Kades itu, ia pun menganggap itu bisa dipercaya. “Saya kemarin nelpon dia (Kades) dan dia bilang benar, kita suruh bawa ke sini,” jelasnya.

Pihaknya pun akan menunggu kades non aktif yang bersangkutan membawa salinan putusan itu. Sehingga ada dasar pihaknya secara administrasi memproses pengaktifan kembali menjadi Kades Bukit Tinggi. “Dari kecamatan (menyampaikan) bisa atau yang pihak bersangkutan juga bisa. Karena salinan putusan itu biasanya diberikan kepada yang bersangkutan dan Kejaksaan, biasanya diberikan oleh panitra Pengadilan Negeri sini,” ucapnya.

Lantas bagaimana dengan hak-haknya sebagai Kades yang sudah selama 13 bulan tak diaktifkan ? Heri mengatakan haknya secara penuh akan kembali diterima setelah aktif kembali menjadi kades. Baik itu gaji maupun lainnya. Sebab sesuai ketentuan selama di non aktifkan yang bersangkutan hanya menerima setengah haknya. “Ketika dia sudah aktif kita fullkan haknya,” tegasnya. Sembari menunggu putusan itu, jabatan Kades masih di isi oleh penjabat sementara. Iapun berharap semua pihak bisa menghargai dan menghormati putusan Inkrah dari MA itu. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional