Pemkab Dompu Fokus Tingkatkan Daya Beli dan PAD

Bupati Dompu, Kader Jaelani didampingi wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, menandatangani kesepakatan bersama Ranwal RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026 dengan DPRD Dompu yang diwakili oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, dalam rapat paripurna, Jumat, 7 Mei 2021.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu bersama DPRD akhirnya menyepakati rancangan awal RPJMD tahun 2021 – 2026. Tekanan ekonomi daerah akibat akibat krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 membuat pemerintahan Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) akan fokus pada peningkatan daya beli dan PAD 5 tahun kedepan.

“Kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menitikberatkan pada peningkatan daya beli masyarakat dan juga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor agrobisnis berbasis Desa,” kata Bupati Dompu, Kader Jaelani dalam pidatonya usai penandatanganan kesepakatan bersama Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026 para rapat paripurna Dewan yang dipimpinan Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par di ruang rapat Dewan, Jumat, 7 Mei 2021.

Iklan

Peningkatan daya beli dan PAD ini didorong melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah untuk memperkuat ekonomi Desa, sehingga tercipta sebuah siklus aktivitas ekonomi pedesaan berbasis agribisnis yang berkelanjutan.

Dalam rancangan awal RPJMD dengan visi terwujudnya masyarakat Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul dan religius (MASHUR) kata Kader Jaelani, dilaksanakan melalui 5 misi daerah, 8 tujuan pembangunan, dan 21 sasaran strategis yang diturunkan kedalam 36 indikator kinerja utama dan diselenggarakan melalui 158 program pembangunan daerah. “Selanjutnya perangkat daerah menyusun rancangan rencana strategis perangkat daerah yang implementatif dengan mempedomani rancangan awal RPJMD ini,” ungkapnya.

Bupati juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Dompu yang begitu cepat merespon ranwal RPJMD yang diajukan pemerintah. Pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD bersama DPRD ini merupakan agenda penting dan strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahunan beserta indikator pembentuknya yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

“Masih terdapat sedikitnya lima tahapan lagi yang harus dipenuhi sampai pada tahap penetapan dokumen RPJMD menjadi peraturan daerah. Tahapan yang akan dilalui setelah nota kesepakatan ditandatangani adalah konsultasi ranwal RPJMD kepada Gubernur NTB untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dokumen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kurniawan Ahmadi selaku juru bicara gabungan Komisi – Komisi DPRD Dompu menyampaikan persetujuan Komisi – komisi Dewan terhadap Ranwal RPJMD yang diajukan pemerintah daerah. Persetujuan itu dilengkapi dengan beberapa catatan penting. Diantaranya dalam penyusunan Ranwal RPJMD harus didukung basis data yang akurat dan up todate, mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan, memperhatikan kearifan lokal, dan penataan wilayah dengan potensi yang dimiliki. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional