Pemkab Bima Susun Perda Standarisasi Harga Garam

Bima (Suara NTB) – Menindaklanjuti aspirasi warga dan petani garam Kecamatan Woha, Pemkab Bima akan membuat draf Perda dan Perbup serta melakukan kajian dalam mempertimbangan yuridis dan akademis berkaitan dengan tata kelola garam.

Bupati Bima melalui Asisten III Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bima, Drs. H.   Muzakkir, M.Sc mengatakan, saat ini teknis administrasi draf sedang dikerjakan Bagian Adminstrasi Perekonomian dan Bagian Hukum Setda Bima.

Iklan

“Perda ini sebagai tindaklanjut dari kesepakatan antara pemerintah yang langsung diwakili Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan petani garam, belum lama ini,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya telah menyampaikan disposisi  agar Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Hukum Setda melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dinas Perindag, Dispenda, Kantor Penanaman Modal, Bappeda dan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Bima.

“Koordinasi ini  bertujuan menyiapkan rancangan draf Perda yang akan dibuat tentang standarisasi harga garam,” ujarnya.

Selain membuat aturan yang baku, Pemkab Bima juga menganggarkan Rp 2 miliar untuk pembangunan gudang penyimpanan garam di desa Talabiu kecamatan Woha, yang akan dikerjakan pada tahun ini.

“Untuk menampung hasil produksi garam para petani, kita juga membangun gudang di desa Talabiu,” tuturnya.

Sebelumnya, warga dan petani garam memblokade perempatan jalan cabang Talabiu Kecamatan Woha, Rabu (3/8/2016). Menuntut agar Pemkab Bima membuat Perda standarisasi harga garam. Mengingat selama ini harga yang dibeli kerap mencekik petani garam serta meminta agar menolak garam impor beredar di wilayah setempat.

Aksi tersebut mereda setelah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri beserta SKPD dan Bagian terkait mendatangi massa aksi dan memastikan tuntutan tersebut dikabulkan dengan meneken petisi di atas materai Rp 6.000. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here