Pemkab Bima Belum Cairkan ADD 94 Desa

Bima (Suara NTB) – Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 tahap pertama, sebesar 20 persen di Kabupaten Bima belum sepenuhnya berjalan mulus. Buktinya, sampai dengan pertengahan Mei ini baru 97 desa yang dicairkan dari 191 desa yang ada.

“Sementara 94 desa lainnya belum dicairkan hingga saat ini,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Senin, 21 Mei 2018.

Iklan

Menurutnya, tidak dicairkannya 94 desa tersebut lantaran masih ada beberapa kendala. Salahsatunya adalah belum menyelesaikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Ada 17 desa yang belum selesaikan APBDes. Sedangkan sisanya masih belum ada rekomendasi Camat karena belum ada SPJ,” katanya.

Sirajuddin menjelaskan proses pencairan ADD tahap pertama sebesar 20 persen sebenarnya dipermudah. Pemerintah desa kata dia, hanya menyerahkan dokumen APBDes serta surat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan (camat.red). “Hanya dua item ini syaratnya,” jelasnya.

Ia menegaskan pada tahun ini pihaknya tidak akan memberikan kelonggaran kepada desa yang belum menyelesaikan dua persoalan tersebut. Karena tidak ingin dipersoalkan hukum pada kemudian hari. “Kita tahan pencairannya, karena kami tidak ingin ada permasalahan kedepan,” ujarnya.

Sirajuddin mengaku, pihaknya tidak ingin kecolongan seperti tahun pada 2016 lalu. Tercatat masih ada sebanyak 16 desa yang belum menyerahkan SPJ penggunaan DD hingga saat ini.

“Temuan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat bulan November tahun lalu,” katanya.
Ia menambahkan, untuk mengetahui persis masalah yang dihadapi oleh desa-desa tersebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama 94 desa pada Kamis, 24 Mei mendatang.

“Ini sebagai upaya kami untuk memberikan dukungan atau perhartian, bahwa desa harus menyadari akan kewajiban dan tanggungjawabnya yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (uki)