Pemilu 2024, Bawaslu Dituntut Tingkatkan Inovasi Strategi Pengawasan

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan pemilu dan pilkada yang digelar serentak tahun 2024, tidak saja hanya menuntut KPU selaku penyelenggara teknis untuk melakukan persiapan yang matang. Bawaslu juga dituntut untuk mempersiapkan diri dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.

Bawaslu dituntut untuk mempersiapkan strategi pengawasan yang inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Sehingga Sistem pengawasan Bawaslu dapat memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu mendatang.

Iklan

Komisioner Bawaslu NTB divisi Hukum Data dan Humas, Suhardi, yang dikonfirmasi pada Kamis, 15 April 2021 mengatakan bahwa pihaknya memang sedang menggodok sejumlah rancangan strategi pengawasan untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. “Kita sekarang sedang merancang strategi pengawasan yang lebih inovatif,” katanya.

Menurutnya, Pemilu borongan 2024 memaksa Bawaslu harus lebih inovatif dan optimalkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan. “Mau tidak mau Bawaslu harus ada keberanian untuk menciptakan hal baru atau inovasi dalam pengawasan di Pemilu 2024,” imbuhnya.

Diungkapkan, pengawasan pilkada serentak tahun 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 memberikan pengalaman sangat berharga bagi Bawaslu. Banyak inovasi yang dilahirkan. Diantaranya, diterapkan pengawasan Pemilu pemanfaatan teknologi informasi yakni aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu).

Diharapkan dalam pengawasan di Pemilu 2024, aplikasi pengawasan Pemilu itu bisa lebih optimal dan efektif dimanfaatkan untuk pengawasan Pemilu. “Rancangan pengawasannya bagaimana potensi kemunculan masalah dan pelanggaran di Pemilu bisa diminimalisir,” katanya.

Suhardi menambahkan, strategi pengawasan yang baik juga harus ditunjang dan didukung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab itu, berbagai upaya dan langkah pembinaan terus dilalukan terhadap jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Dengan begitu, kinerja jajaran pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibawahnya terus meningkat dan lebih baik lagi di Pemilu 2024.

“Jika ada jajaran yang kinerjanya kurang baik, maka harus diambil tindakan. Karena jumlah pengawas yang banyak tidak menjamin terhadap kinerja pengawasan, melainkan harus dimaksimalkan jumlah jajaran yang ada. Beban pekerjaan mereka juga harus dipikirkan agar tidak terlalu berat,” ujarnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu juga menekankan perlunya sinergitas yang kuat dengan KPU selaku sesama lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tak ada silang pendapat di tengah jalan di antara kedua lembaga. Dengan demikian, dipastikan Bawaslu dan KPU seirama dan sejalan dalam setiap tahapan Pillkada. Jika ada muncul persoalan, itu bisa cepat diselesaikan oleh kedua belah pihak, pungkasnya. (ndi)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional