Pemilu 2019, Wajib Pilih Harus Membawa KTP

Tanjung (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara menekankan agar masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyertakan kartu identitas kependdudukan saat memberi hak suaranya di TPS-TPS. Tanpa dokumen itu, masyarakat tidak dapat memberi hak suaranya di pemilu.

Hal itu dikatakan Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., dalam pagelaran seni budaya yang diselenggarakan secara serentak oleh KPU seluruh Indonesia, Sabtu, 21 April 2018 malam. Fajar menyatakan, penting bagi seluruh masyarakat yang memiliki wajib pilih mengetahui rambu-rambu pemilu sebagaimana diatur oleh pemerintah.

Iklan

“Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 masyarakat yang mendapat hak pilih harus disertai dengan membawa KTP ke TPS. Bagi masyarakat yang tidak membawa KTP, maka tidak dapat memberikan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” ungkap Fajar.

Pagelaran seni budaya oleh KPUD di depan kantor KPUD Lombok Utara ini menjadi salah satu sarana bagi KPU untuk menyampaikan ketentuan terbaru itu. Tidak hanya itu, KPUD Lombok Utara juga telah menggelar beberapa kali sosialisasi di tingkat warga di beberapa kecamatan.

Ia meminta agar warga mempersiapkan diri dalam pemilu berikutnya, baik Pilgub NTB tahun 2018, maupun Pilpres/Pileg pada 2019 mendatang. Apabila ada diantara warga yang menjelang Pemilihan berumur 17 tahun namun belum mempunyai KTP, agar segera meminta untuk direkam untuk pembuatan KTP melalui dinas terkait.

Penting pula untuk diperhatikan oleh warga, bahwa saat akan mendatangi TPS-TPS, selain membawa C6, juga membawa KTP. Bagi yang tidak mempunyai KTP agar membawa Surat Keterangan yang bisa di dapatkan di Dinas Dukcapil. “Karena satu suara menentukan nasib NTB dan nasib bangsa. Kepada seluruh warga, dalam melaksanakan pencoblosan nanti agar mengikuti petunjuk dan tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada dan tidak boleh ber-money politic,” imbaunya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPUD Lombok Utara. Pagelaran seni budaya tersebut menurutnya merupakan wujud pemersatu masyarakat dari berbagai latar yang berbeda-beda.

Selain itu, bupati mengingatkan bahwa demokrasi merupakan wahana mendaulatkan bangsa dan negara dengan daerah, bertoleransi, menghargai sesama, menghormati perbedaan masing-masing. Perbedaan dalam demokrasi politik tidak lantas menjadi masyarakat terkotak-kotak, melainkan tetap bersatu untuk membangun peradaban. “Demokrasi bukan tujuan, demokrasi wahana kita untuk mencetuskan pemimpin dan kepemimpinan kita bersama,” ujar bupati. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional