Pemicu Konflik, Pemda Bima akan Buat Perda Larangan Orgen Tunggal

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang larangan orgen tunggal di wilayah Kabupaten setempat. Kebijakan ini demi mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salahsatunya konflik antar kampung.

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd, kepada Suara NTB, mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan Asisten I Setda Kabupaten Bima serta bagian hukum untuk membahas pembuatan perda tersebut.

Iklan

Menurut orang kedua pada pemerintahan Kabupaten Bima ini, pasca meninggalnya seorang warga di wilayah Kecamatan Langgudu tahun 2016 lalu, dalam acara orgen tunggal, pihaknya langsung memikirkan untuk membuat perda larangan orgen tunggal.

“Orgen tunggal terus berlangsung, meski tidak diizinkan. Yang kerap berujung konflik antar kampung hingga jalan diblokade,” katanya.

Dahlan mengaku, prihatin dan dan sangat kecewa terhadap tindakan masyarakat tersebut. Sebab ajakan untuk memblokir jalan gampang sekali ikut-ikutan, namun hal-hal melakukan kebaikan dan membangun sangat susah.

“Mindset masyarakat ini yang perlu diluruskan. Pemerintah perlu bekerja keras, kami minta semua pihak agar bisa bekerjasama. Makanya diperlukan regulasi,” katanya.

Dia menambahkan sekaligus mengimbau kepada sebuah Forum Kewaspadaan dini tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa yang baru terbentuk beberapa waktu lalu agar lebih meningkatkan kinerja.

“Saya melihat belum efektif bekerja, karena tidak mampu mendeteksi dini yang dapat memicu terjadinya konflik hingga pemblokiran jalan,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here