Pemerintah Turunkan Standar Modal Kelas Usaha

Sejumlah pengusaha di KLU memperoleh sosialisasi dan bimtek terkait izin kegiatan penanaman modal. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah daerah diminta melakukan sosialisasi intensif terhadap implementasi kegiatan penanaman modal, serta akses perizinan melalui sistem online (OSS-Online Single Submission). Pada konteks itu, pemerintah mempercepat alur pengajuan izin serta menurunkan jumlah modal klasifikasi usaha masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Erwin Rahadi, S.IP., MM., kepwda Suara NTB usai bimtek, Kamis, 18 November 2021 mengungkapkan, terbitnya UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, pemerintah menyederhanakan regulasi yang mengatur kegiatan berusaha masyarakat. Melalui metode omnibus law, sebanyak 79 UU direvisi sekaligus ke dalam satu UU Cipta Kerja.

Iklan

Erwin menjelaskan, salah satu amanat UU Cipta Kerja adalah perizinan berusaha diterapkan berbasis risiko. UU Cipta Kerja adalah langkah pemerintah merubah pendekatan perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Dalam hal ini, pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha diharuskan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi, kesesuaian dengan pemanfaatan ruang, kapasitas bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan persetujuan lingkungan.

“Misalnya, pada pemanfaatan ruang. Pengusaha wajib mendapatkan Konfirmasi atau persetujuan/ rekomendasi berbasis RDTR atau RTR, rencana zonasi kawasan strategis. Sementara usaha yang berlokasi di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan persetujuan KKPR Laut,” jelas Erwin.

Begitu pula, bagi kegiatan penanaman modal yang berlokasi di kawasan hutan, wajib mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH).  Detail ini mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Tindak lanjut perizinan kegiatan berusaha itu akan dilalui pemohon selama proses izin OSS dari daerah hingga pusat.

Selanjutnya, sambung Erwin, pada PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat telah mengubah standar nominal modal sebagai klasifikasi usaha. Kelonggaran ini memberi ruang bagi pengusaha untuk memperoleh fasilitas dan kebijakan dari pemerintah.

Dicontohkan Erwin, sebelumnya UU CK, batas modal Usaha Mikro adalah kurang dari Rp500 juta. Setelah UU CK, modal usaha dengan angka kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar masuk katagori skala mikro.

Untuk usaha kecil, standarnya modal kurang dari Rp 1 – Rp 5 miliar dari range modal sebelumnya antara kurang dari Rp 50 juta sampai Rp500 juta. Standar modal usaha menengah turun menjadi kurang dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar dari standar sebelumnya kurang dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Serta standar modal usaha besar ditetapkan lebih dari Rp10 miliar.

Selain itu, pengusaha pada proses penanaman modalnya akan memperoleh beberapa kemudahan mencakup, kemudahan legalitas, kemudahan produksi dan pembiayaan, serta kemudahan pemasaran dan pascaproduksi. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional