Pemerintah Tambah Kuota 86.786 KK Penerima Kartu Sembako di NTB

T. Wismaningsih Dradjadiah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menambah kuota penerima kartu sembako sebanyak 86.786 KK atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Semula, kuota penerima kartu sembako di NTB sebanyak 540.363 KK.

Dengan adanya penambahan kuota penerima manfaat tersebut, maka jumlah masyarakat NTB yang memperoleh bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan menjadi 627.149 KK.

Iklan

‘’Untuk penerima kartu sembako bertambah 86.786  KPM,’’ sebut Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah di Mataram, Minggu, 12 April 2020.

Ia belum mendapatkan informasi rinci mengenai kuota tambahan penerima kartu sembako untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Kemensos belum mempublikasikannya.  Wismaningsih mengatakan,  pihaknya baru sebatas menerima informasi bahwa ada tambahan penerima sebanyak 86.786 KK.

Diketahui, untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Pusat membuat program jaring pengaman sosial (JPS) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Untuk penerima bantuan PKH di NTB sebanyak 329.883 KK.

Sedangkan penerima kartu sembako sebanyak  540.363 KK. Untuk bantuan PKH diberikan kepada 329.883 KK se-NTB. Kisaran bantuan sebesar Rp2,7 juta per triwulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan terhitung mulai 15 Maret dan diberikan sebanyak 4 kali dalam setahun.

Sementara kartu sembako  berupa bantuan pangan  senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan akan diberikan setiap tanggal 10 setiap bulan selama 9 bulan sejak April hingga Desember 2020.

Wismaningsih menjelaskan, untuk bantuan PKH, Kemensos akan menyalurkannya setiap bulan, yang semula per triwulan. Dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi dampak wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Berdasarkan informasi dari Kemensos, kata Wismaningsih, mulai pertengahan April ini, penerima PKH sudah bisa mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, Bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Tujuannya agar selama wabah Covid-19 ini keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi. Dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan, di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah.

Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Bansos untuk KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya.  Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250 ribu per bulan, anak SD sebesar Rp75 ribu per bulan. Anak SMP sebesar Rp125 ribu per bulan, anak SMA sebesar Rp166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp200 ribu per bulan.

Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Untuk Penyaluran tahap II tahun 2020 di Provinsi NTB sebut Wismaningsih sebesar Rp 240.521.000. Diperuntukkan bagi 324. 756 KPM. Penyaluran telah dilakukan pada bulan Maret lalu. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional