Pemerintah Siapkan Rp30 Triliun Subsidi Rumah bagi MBR

H. Heri Susanto. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 triliun untuk melanjutkan program penyediaan rumah subsidi bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2021 mendatang. Para pengembang di Nusa Tenggara Barat mulai mengambil ancang-ancang agar kuota yang diserap oleh masyarakat lebih besar.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan meski Covid, pemerintah tetap memperhatikan agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Seperti yang telah Wakil Presiden Ma’ruf Amin sampaikan di dalam APBN 2021 dialokasikan anggaran pembiayaan perumahaan Rp30 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program perumahan untuk MBR. Diantaranya adalah anggaran skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp5,9 triliun. Kemudian alokasi untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) mencapai Rp 630 miliar, pembiayaan dari kementerian atau lembaga Rp 6,7 triliun, dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp16,6 triliun. “Ada beberapa skema pilihan yang disiapkan pemerintah. FLPP dan SSB. Tapi yang paling banyak dimintai MBR adalah FLPP,” jelas H. Heri kepada Suara NTB di Mataram, Selasa, 24 November 2020.

H. Heri menjelaskan, untuk skema SSB hampir sama dengan FLPP. Hanya saja, untuk skema SSB, cicilan bulanan flat selama sepuluh tahun. Sementara FLPP, cicilan flat hingga lunas. Para pengembang di NTB sudah mengambil ancang-ancang. Harapannya, FLPP dapat diakses lebih cepat diawal tahun program pembiayaan rumah subsidi ini leading lebih cepat. “Teman-teman pengembang sudah siap membangun. Dalam setahun biasanya sekitar 5 ribuan unit bisa dijual. Tahun ini karena corona, sekitar 3.000 unit yang laku,” jelas H. Heri.

Harga rumah bersubsidi di setiap daerah masing-masing berbeda. Pada 2018, harga untuk rumah subsidi di Pulau Jawa dan Sumatera mencapai Rp130 juta. Adapun Pulau Kalimantan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Sulawesi masing-masing Rp142 juta dan Rp136 juta per unit. Sementara itu, harga untuk Pulau Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara dan Jabdetabek dipatok Rp148,5 juta. Sisanya yakni Papua dan Papua Barat dipatok Rp205 juta.

Pemerintah juga telah menerapkan aturan bagi siapa saja yang berminat memiliki hunian bersubsidi. Beberapa persyaratannya antara lain wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia. Yang berhak memiliki hunian subsidi adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk rumah tapak atau Rp7 juta per bulan untuk rumah susun. Berstatus karyawan tetap dengan masa kerja atau usaha minimal satu tahun. Belum pernah mengambil KPR dalam 1 KK atau KPR-nya sudah lunas.

Syarat lain bagi yang mau ambil rumah subsidi adalah berusia 21 tahun atau telah menikah sampai 45 tahun. Selain itu, wajib memiliki NPWP dan SPT tahunan PPh orang prpibadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Serta tidak mengalih tangankan rumah tersebut kepada orang lain dalam waktu lima tahun. (bul)