Pemerintah Secara Tidak Sadar Bentuk Premanisme Parkir

Seorang jukir di pasar Mandalika mengatur kendaraan, Minggu, 8 Maret 2020. Stratatifikasi petugas parkir dalam Perda dinilai secara tidak sengaja pemerintah melahirkan premanisme. Regulasi ini harus segera dipangkas untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penataan parkir di Kota Mataram belum optimal. Stratafikasi juru parkir (jukir) yang diatur dalam produk hukum melahirkan premanisme. Peningkatan target akan menjadi beban instansi teknis.

Lahirnya premanisme di perparkiran dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi pekan kemarin, secara tidak sadar dibentuk oleh pemerintah. Stratatifikasi antara jukir utama dan jukir pembantu diatur dalam peraturan daerah (Perda). Pengklasifikasian inilah yang menyebabkan lahirnya masalah dalam pengelolaan parkir.

Iklan

Karena, bisa saja juru parkir utama merekrut sepuluh juru parkir pembantu. Praktis, jukir utama tidak bekerja dan menunggu hasil dari jukir pembantu. Praktik ini sambungnya, terjadi di Kota Mataram, sehingga aturan tersebut harus diatur kembali.

“Dari situlah carut – marutnya parkir. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, bahkan di hadapan dewan. Pemerintah secara tidak sadar melahirkan premanisme di perparkiran itu,” tegas Saleh.

Pemerintah yang sudah terlanjur menjalankan produk hukum tersebut harus perlahan mengubahnya. Artinya, tidak boleh ada stratatifikasi juru parkir. Saleh menegaskan, tidak boleh ada jukir yang menggantungkan nasibnya atau pendapatannya ke orang lain.

Perubahan Perda dan Perwal penataan parkir masih menunggu ditandatangani oleh kepala daerah. “Pokoknya semua jukir harus bekerja. Kalau tidak bekerja mereka tidak dapat uang,” tegasnya.

Selain dari sisi regulasi, Dishub juga tengah mendorong kinerja UPTD Perparkiran untuk mengoptimalkan pendapatan serta pengawasan. Kemudian, pendekatan ke jukir serta pendisiplinan terhadap komitmen melaksanakan Perda.

Paling penting dalam Perda itu sebut Saleh, ada dua hal. Pertama, penggunaan karcis. Kedua, penyetoran bruto. Dua hal itu jadi kunci jika menginginkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir meningkat.  Tata cara penyetoran bruto lanjutnya, berapa pun didapatkan oleh jukir harus disetorkan. Insentif akan dibayarkan dua kali dalam seminggu.  “Ada baiknya jukir punya rekening sendiri. Tapi ini masih ditolak oleh jukir,” tandasnya.

Di tahun 2020 target retribusi parkir naik menjadi Rp25 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Saleh menilai kemungkinan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menaruh kepercayaan ke dirinya bahwa mampu meningkatkan retribusi parkir. Kedua, bisa saja ini menjadi hukuman. Namun demikian, dia mengejar target itu tidak gampang. Pemkot Mataram harus menyiapkan software. Seperti, harus diawali dengan revisi Perda maupun Perwal.

Langkah berikutnya adalah, memberikan permakluman ke jukir bahwa pola penyetoran dengan sistem bruto. Insentifnya akan dibayar setiap dua kali sepekan. Uji coba mulai diterapkan tapi sampai Februari masih stagnan. “Kita harapkan mereka setor sendiri tapi tidak ada. Sekarang kita genjot mereka datang setor ke UPTD,” demikian kata Saleh. (cem)