Pemerintah Salurkan Bantuan Tahap 2 Bagi Pekerja Wisata

Lalu Moh. Faozal

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mencatat 22.000 pekerja pariwisata di NTB terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Mekanisme penyaluran bantuan terus diupayakan untuk membantu para pekerja tersebut mengatasi dampak pandemi yang berlangsung.

Kepala Dispar NTB, Lalu Moh. Faozal, menerangkan sampai saat ini total bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat melalui mekanisme Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 21.000 paket. Antara lain melalui penyaluran tahap pertama sebanyak 15.000 paket pada 17 Juni lalu.

Iklan

“Sekarang yang tahap kedua kita berikan pada semua asosiasi yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Artinya, asosiasi yang pada periode pertama tidak dapat anggotanya,” ujar Faozal, Jumat, 11 September 2020. Pada penyaluran tahap kedua pihaknya menyalurkan sebanyak 6.000 paket bantuan JPS bagi pekerja pariwisata.

Paket tersebut antara lain berisi 2 Kg gula pasir, 250 gr ikan asin, 10 Kg beras, dan 1 Kg minyak goreng yang diambil dari produksi UKM lokal NTB. Pendistribusian mulai dilakukan sejak 11 September bagi pekerja pariwisata di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Menurut Faozal, jumlah pekerja pariwiasta yang membutuhkan bantuan memang cukup besar. Terlebih sampai saat ini dari 22.000 pekerja terdampak belum sepenuhnya dapat dipanggil untuk bekerja atau menerima gaji secara normal.

“Memang sudah ada yang kembali bekerja. Kita lihat saat di weekend sudah ada operasional, tapi banyak yang paruh kerja sekarang. Artinya dikurangi jam kerjanya,” jelasnya. Dengan demikian, masing-masing pekerja yang kembali bekerja disebutnya mendapatkan gaji antara 40-50 persen dari pengajian saat normal.

Bahkan pihaknya mencatat sebanyak 750 pekera pariwisata juga harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). “Ini yang di-PHK total, di luar yang dapat pembagian paruh kerja atau yang dirumahkan,” jelasnya.

Diterangkan, pihaknya telah mengajukan agar pekerja yang terkena PHK dan yang dirumahkan di NTB untuk terakomodir dalam program bantuan platihan Kartu Pra-kerja. Dengan begitu, stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan dapat disalurkan dengan lebih merata.

Di sisi lain, penarikan kembali pekerja yang dirumahkan disebutnya banyak terjadi di Kota Mataram. Meskipun belum memiliki data pastinya, hal tersebut diproyeksikan terjadi karena mulai ramainya kegiatan meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE).

“Sekarang ini banyak di Mataram yang dipanggil kembali, bekerja paruh kerja karena MICE juga mulai aktif,” jelas Faozal.

Terpisah, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistyo, menerangkan okupansi hotel di Mataram saat ini memang berkisar antara 25 – 30 persen. Hotel dengan okupansi tinggi rata-rata didominasi oleh hotel-hotel yang dimanfaatkan sebagai lokasi karantina untuk kasus pandemi virus corona (Covid-19)

“Yang lumayan tinggi (okupansi) itu untuk hotel yang sudah buka, dan ada beberapa hotel yang dipakai untuk karantina. Seperti Lombok Raya, Lombok Garden, Puri Indah, dan ada juga Pratama dan Arianz hotel, tapi itu kan tidak dibuka untuk umum,” ujar Yono saat dikonfirmasi, Rabu, 2 September 2020.

Menurutnya, jika hotel-hotel yang saat ini dipakai sebagai tempat karantina Covid-19 membuka pelayanan untuk tamu secara umum kemungkinan persentase okupansi hotel akan menurun. “Hotel untuk karantina tingkat huniannya memang lumayan tinggi, tapi kalau dia buka untuk umum nanti bisa turun lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, seluruh hotel di Mataram disebutnya telah membuka kembali usaha. Namun dengan tingkat hunian yang belum cukup merata di semua hotel, peningkatan okupansi yang terjadi terbilang masih kecil dan belum dapat dibandingkan dengan situasi normal.

Hal serupa juga terjadi untuk kegiatan MICE, di mana sebagian besar kegiatan tersebut tidak disertai dengan menginap seperti dalam situasi normal. “Meeting ini belum terlalu banyak. Kalaupun ada, kebanyakan yang setengah hari atau sehari tanpa menginap,” ujar Yono.

Seluruh tamu dan kegiatan MICE sendiri disebutnya masih berasal dari instansi pemerintah dan tamu-tamu dalam daerah. Dicontohkan seperti kegiatan Pemkot Mataram dan Pemprov NTB yang mulai banyak melakukan MICE di hotel-hotel yang ada.

“Ini sifatnya masih kegiatan lokal. Untuk yang luar daerah atau nasional itu kita masih menunggu,” tandas Yono. (bay)