Pemerintah Pusat Terjunkan 2.288 Fasilitator

Kepala BNPB, Doni Monardo didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat mendengar penjelasan dari Danrem 162/WB, Rizal Ramdhani terkait kesiapan fasilitator usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu, 30 Januari 2019 sore. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah terus menggesa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Untuk mempercepat rekonstruksi rumah rusak berat, Pemerintah Pusat menerjunkan 2.288 orang fasilitator.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pemerintah terus menggesa pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa NTB. Sebanyak 2.288 fasilitator untuk rekonstruksi rumah rusak berat diterjunkan.

Iklan

Sebanyak 766 fasilitator sudah diterjunkan lebih dulu. Kemudian, sebanyak 1.523 fasilitator dilepas dalam upacara pelepasan fasilitator terpadu di Halaman Kantor Gubernur, Rabu, 30 Januari 2019 siang.

‘’Yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai fasilitator rumah rusak berat,’’ kata Doni dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu, 30 Januari 2019 sore.

Sebanyak 1.523 fasilitator tambahan untuk  rekonstruksi rumah rusak berat ini akan turun ke lapangan awal Februari ini. Meskipun telah diterjunkan 2.288 fasilitator untuk rekonstruksi rumah rusak berat, namun, kata Doni jumlahnya masih kurang.

Sehingga Pemda sudah mengusulkan tambahan sebanyak 1.000 personel TNI yang punya kualifikasi bidang konstruksi. ‘’Dengan adanya kesepakatan proses tiga pihak, pembangunan rumah bisa kita gelar secepatnya pada minggu depan,’’ katanya.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur, juga dilakukan penandatanganan kontrak antara fasiitator, pokmas dan vendor. Doni mengatakan, pelepasan fasilitator untuk rekontruksi rumah rusak berat menandakan bahwa fasilitator sipil dan TNI/Polri siap untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan rekonstruksi pascagempa NTB.

Ia menyatakan, dampak gempa yang melanda NTB tidak hanya pada saat bencana tersebut terjadi. Namun, hingga saat ini pengaruhnya masih dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kepedulian kita sangat dirasakan oleh masyarakat.

‘’Mengingat banyak masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa. Untuk itu kehadiran fasilitator di tengah-tengah masyarakat harus dapat memberikan solusi. Guna membantu masyarakat, Pokmas dalam membuat administrasi,’’ katanya.

Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas dalam percepatan rekontruksi rumah  rusak berat. Sehingga masyarakat dapat kembali mendapatkan hunian yang layak seperti sebelum terjadi gempa.

Untuk rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan, Pemprov sudah merekrut 1.500 fasilitator. Terdiri dari 1.000 fasilitator sipil dan 500 orang dari TNI. Semua fasilitator untuk rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan telah diterjunkan  pada 12 Januari 2019.

‘’Fasilitator yang diterjunkan, baik dari unsur TNI, Polri dan masyarakat hendaknya dapat bekerjasama, berkoordinasi, memperhatikan kearifan lokal. Upaya mengajak masyarakat agar apa yang difasilitasi pemerintah bisa segera direalisasikan,’’ harapnya.

Data Pemprov NTB, jumlah Pokmas rumah rusak berat yang sudah terbentuk hingga saat ini 1.979 Pokmas. Pokmas rumah rusak berat yang sudah di-SK-kan bupati/Walikota sebanyak 1.802 Pokmas.

Sementara itu, rekening Pokmas rumah rusak berat  yang sudah terbentuk sejumlah 1.398 Pokmas. Rekening Pokmas  rumah rusak berat  yang sudah terisi sejumlah 540 Pokmas.

Rekening Masyarakat yang sudah terisi  sejumlah 159.051 KK atau bertambah 3.403 di Sumbawa atau sebesar 74,81 persen  dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat rumah rusak berat  yang sudah terisi sejumlah 50.700 KK atau sebesar 68,43 persen  dari total rumah rusak berat  yang ter-SK.

Rekening masyarakat rumah rusak sedang  yang sudah terisi sejumlah 25.296 KK atau sebesar 78,15 persen dari total rumah rusak sedang  yang ter-SK. Selanjutnya, rekening masyarakat rumah rusak ringan  yang sudah terisi sejumlah 83.055 KK atau sebesar 78,26 persen  dari total rumah rusak ringan  yang ter-SK.

Rekening Masyarakat yang sudah dibagi  sejumlah 99.898 KK atau bertambah 5.924 KK di Lombok Barat  atau sebesar 46,99 persen  dari total rumah yang sudah ber-SK. Dengan rincian, rekening masyarakat rumah rusak berat  yang sudah dibagi sejumlah 37.783 KK atau sebesar 50,99 persen  dari total rumah rusak berat  yang ter-SK.

Rekening masyarakat rumah rusak sedang  yang sudah dibagi sejumlah 12.818 KK atau sebesar 39,60 persen  dari total rumah rusak sedang  yang ter-SK. Rekening masyarakat rumah rusak ringan yang sudah dibagi sejumlah 49.297 KK

Rumah tahan gempa yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 5.413 unit. Jumlah masyarakat yang sudah memilih jenis rumah tahan gempa  sebanyak 21.558 unit. Dengan rincian, Risha sebanyak 4.378 unit atau 20,31 persen,   Rika sebanyak 8.732 unit atau 40,50 persen.  Riko sebanyak 7.969 unit atau 36,97 persen dan RCI sebanyak 64 unit atau 0,30 persen serta Risba sebanyak 415 unit atau 1,93 persen. (nas)