Pemerintah Pusat Tarik Bantuan Dana Kelurahan

I Made Putu Sudarsana. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat menarik bantuan anggaran dana kelurahan. Pembiayaan program pun dialihkan ke pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran memicu sebagian kecil kegiatan bisa dikerjakan oleh kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana mengakui, kelurahan tidak bisa berbuat banyak untuk melaksanakan program, karena keterbatasan anggaran. Apalagi di masa pandemi Covid-19, kegiatan mengumpulkan orang jumlah banyak dibatasi. Tetapi sebagian kelurahan melaksanakan program padat karya bekerjasama dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Contohnya Cakra Utara melaksanakan padat karya yang melibatkan masyarakat setempat,” kata Putu dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Sedangkan, kegiatan lainnya harus mengikuti kondisi yang ada. Artinya, keterbatasan anggaran secara otomatis berpengaruh terhadap eksekusi program telah disusun. Putu tidak menyebutkan secara detail persentase anggarna yang dikelola oleh masing – masing kelurahan. Adanya refocusing anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, sehingga difokuskan dana kelurahan untuk melaksanakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro. “Jadi anggaran kelurahan fokus untuk penanganan Coivd-19,” pungkasnya.

Di tahun 2019 lalu, pemerintah pusat memberikan porsi anggaran Rp 18 miliar untuk dana kelurahan. Selain itu, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram juga dialokasikan 5 persen dari total anggaran Rp1,5 triliun. Berbeda hal di tahun ini, pemerintah pusat  menarik atau tidak mengalokasikan kembali anggaran kelurahan. Sementara dalam postur APBD hanya dialokasikan 2 – 3 persen dana kelurahan.

Putu mengatakan, turunnya anggaran diterima kelurahan merupakan dampak dari turunnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemkot Mataram. “Tidak ada lagi sumber pembiayaan dana kelurahan dari pusat. Sekarang murni APBD 2 – 3 persen dari total anggaran Rp1,4 triliun,” sebutnya.

Dengan kondisi APBD terbatas dan direfocusing diproyeksikan kelurahan hanya mengelola sebagian kecil anggaran. Sebab, anggaran itu juga untuk gaji kepala lingkungan, honor kader posyandu,gaji operator roda tiga dan pekasih. Praktis, pekerjaan fisik tidak banyak dikerjakan. “Itu pun banyak untuk membayar gaji dan honor,” sebutnya.

Kendati demikian, pihaknya memahami kondisi anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pandemi Covid-19 berimbas terhadap sektor pendapatan. Adapun program yang disusun melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat tetap menjadi usulan prioritas yang akan dikerjakan di tahun berikutnya. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional