Pemerintah Pusat Dukung KIHT NTB untuk Kurangi Rokok Ilegal

Kepala Seksi Alokasi DBH Pajak Direktorat Dana Transfer Umum DJPK, Tohjaya (tengah).(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Mendukung program unggulan industrialisasi dan pemberantasan rokok ilegal, Pemerintah Provinsi NTB akan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Rencananya di lahan eks Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Pembangunan KIHT jadi upaya meminimalisir peredaran rokok ilegal di NTB tersebut didukung langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Iklan
H.Iswandi. (Suara NTB/dok)

 

KIHT diharapkan dapat menarik pabrik-pabrik rokok lokal atau UMKM yang ilegal untuk mendapatkan pembinaan. “Selain dibina pengembangan usaha, perusahaan rokok lokal juga dibina bagaimana proses perizinan lengkap di KIHT,” kata Kepala Seksi Alokasi DBH Pajak Direktorat Dana Transfer Umum DJPK, Tohjaya.

Pembangunan KIHT menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), merupakan bagian dari 50 persen alokasi untuk  kesejahteraan masyarakat.

Terkait pembangunan KIHT ini menurut Tohjaya, relevan dengan sejumlah program dalam DBHCHT. Seperti program  peningkatan kualitas  bahan baku dan bidang penegakan hukum. “Dan kedepan saya berharap pembentukan KIHT di Lombok ini segera terwujud,” jelasnya.

Dengan begitu, ada dua keuntungan besar yang diperoleh daerah dalam skala jangka pendek dan jangka panjang.  Pertama, dijelaskannya, pemantauan produksi tembakau sebagai barang kena cukai lebih efektif karena terbangun dalam satu kawasan. Lewat KHIT, Pemda akan membantu pertumbuhan UMKM produksi tembakau.

“Denga adanya KIHT, Pemda bisa fasiitasi tempat usaha. Sehingga, jika kedepannya ini maju, maka bisa dilanjutkan dengan bantuan peralatan linting rokok. Bisa (kapasitas alat) ribuan batang linting,” paparnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, bisa terbentuk sentra ekonomi baru. Sebab dengan KIHT di satu lokasi, akan jadi efek domino terbentuk ekonomi lainnya atau pusat kegiatan ekonomi baru.

“Kalau sudah begini, ekonomi jalan, penerimaan pajak negara akan meningkat, dan toh akan kembali ke daerah dalam bentuk DBH pajak,” paparnya.

Terkait itu, demi kelancaran rencana KIHT dan program lainnya bersumber dari DBHCHT, ia menekankan kepada semua OPD Pemprov NTB, Kabupaten dan Kota agar disiplin dalam pelaporan pemanfaatan dana dengan skema yang ada.

Dalam evaluasi Kementerian Keuangan melalui DJPK terhadap pengelolaan DBHCHT Provinsi NTB, masih terdapat masalah pada kemajuan laporan.

DJPK memberi masukan agar semua SKPD pengguna anggaran lebih maksimal, karena pada triwulan pertama  2021 masih ditemukan keterlambatan pelaporan.

Rata rata serapan anggaran maksimal baru 50 persen. Padahal idealnya untuk triwulan ketiga minimal 80 persen.  Menurut Tohjaya, harus ada kematangan program kerja, sehingga serapan anggaran tak lagi rendah, karena berdampak pada pelaporan.

Dia meminta Kepala Bappeda NTB bersama jajaran terus mengawal OPD. Tidak hanya   itu, hal sama dilakukan terhadap Kabupaten dan kota oleh Bappeda selaku sekretariat DBHCHT.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si pun memberikan dorongan agar rencana pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Lombok Timur bisa terealisasi dengan baik. Apalagi, ini merupakan salah satu terobosan Pemprov NTB dalam memastikan pemanfaatan DBHCHT benar-benar tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021, Provinsi NTB mendapatkan DBHCHT dari Pemerintah Pusat sebesar Rp318 miliar. DBHCHT sebesar Rp318 miliar tersebut dibagi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada.

Pemprov NTB mendapatkan DBHCHT sebesar Rp95,6 miliar lebih, Bima Rp11,2 miliar, Dompu Rp5,5 miliar, Lombok Barat Rp17,18 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp51,56 miliar, Lombok Timur Rp59,88 miliar, Sumbawa Rp10,1 miliar, Sumbawa Barat Rp3,2 miliar, Lombok Utara Rp9,98 miliar, Kota Mataram Rp52,05 miliar dan Kota Bima sebesar Rp2,3 miliar. (r)

Advertisement