Pemerintah Provinsi NTB Cegah Penyebaran Corona

H.Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/bay)

PEMPROV NTB menerapkan siaga darurat bencana non-alam diproyeksi akan menimbulkan beberapa dampak, khususnya dari segi ekonomi. Status siaga tersebut ditujukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB.

Pasalnya, mengikuti keputusan tersebut pemerintah daerah menutup sementara akses masuk menuju destinasi wisata seperti ke kawasan tiga gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain itu, beberapa agenda penting baik event keagamaan, pemerintahaan, maupun pariwisata diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Iklan

“Ini terus kita monitor, dampak langsung dan tidak langsungnya. Ini sudah menjadi atensi kita,” ujar Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si dikonfirmasi Minggu, 15 Maret 2020 seusai Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) membahas penyebaran Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Diterangkan Sekda, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB yang telah menyatakan komitmen untuk melakukan analisis ekonomi. Diakuinya, saat ini beberapa sektor memang mengalami penurunan sebagai dampak penyebaran Covid-19 secara global.

“Sampai sejauh mana angka dampak itu, dalam beberapa waktu akan kita rilis. Mudah-mudahan segera dengan (status siaga darurat) ini, setidaknya setelah dua minggu dilakukan closing (penutupan tempat wisata, Red) ini dapat diketahui apa dampaknya,’’ ujar Sekda.

Ditegaskan, perkembangan keputusan tesebut bersifat sangat dinamis. Dicontohkannya seperti perkembangan di Jakarta yang saat ini telah mencatat kasus positif Covid-19. ‘’Kita Pemprov NTB salah satu poinnya adalah kami tidak memberikan izin keluar daerah pada para pejabat,’’ ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang memungkinkan keramaian. Diantaranya beberapa kegiatan seperi perayaan ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi dan tabligh akbar yang akan dilaksanakan Pemkab Lombok Tengah telah disepakati untuk tidak diadakan sebagai bentuk antisipasi.

“Intinya kita menghindari kerumunan, yang dampak dari kerumunan itu akan berimplikasi pada pecepatan penyebaran covid-19. Itu yang sementara kita cancel,” ujar Sekda. Pemprov NTB akan terus mengevaluasi keputusan tersebut.

Sebagai informasi, sampai saat ini NTB masih tercatat negatif Covid-19. Walaupun begitu, isolasi dan karantina terus dilakukan bagi pasien dan orang-orang yang terindikasi suspect.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, sampai dengan 14 Maret lalu jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang telah dirawat RSUD NTB sebanyak 11 orang. Rinciannya 8 orang dengan hasil lab negatif, dan 3 orang lainnya masih dalam pengawasan.

Selain itu, telah dilakukan karantina bagi 112 orang dengan status orang dalam pengawasan (ODP). Dimana 85 ODP telah selesai menjalani masa observasi, dan 27 ODP lainnya masih menjalani karantina di Grha Mandalika RSUD NTB, di rumah masing-masing, di hotel, dan rumah sakit lainnya yang dijadikan rujukan.

Sampai saat ini 1 ODP menjalani karantina di Grha Mandalika, 1 orang di rumah sakit rujukan lainnya, 2 orang di hotel, dan 23 orang di rumah masing-masing dengan rincian; 1 orang di KSB, 5 orang di Lombok Barat, 12 orang di Kota Mataram, 1 orang di Lombok Tengah, 1 orang di Lombok Timur, 1 orang di Dompu, dan 2 orang di Kota Bima. (bay)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional