Pemerintah Jangan Boikot Tambang Rakyat Gunung Prabu

Tambang Emas Prabu (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Fraksi Partai Hanura, Lalu Hilman Afriandi menyerukan pemerintah dan pemerintah daerah di NTB untuk memperjuangkan agar tambang rakyat Gunung Prabu bisa dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Lalu Hilman Afriandi menegaskan, Rakyat Prabu siap mengikuti prosedur yang diminta dan siap mendapat bimbingan tentang pengelolaan tambang yang ramah dan bersahabat terhadap lingkungan.

Iklan

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para penambang, Lalu Hilman Afriandi menemukan fakta bahwa hampir 99 persen masyarakat desa Prabu yang menggantungkan hidup dari tambang emas meminta pemerintah melegalkan status WPR tersebut.

“Menurut pendapat kami, rencana penutupan tambang rakyat Gunung Prabu oleh Bupati Lombok Tengah merupakan sikap yang tidak realistis, egois dan berat sebelah,” ujarnya.

Seharusnya, ujar Lalu Hilman Afriandi, jika status pertambangan yang tidak legal tersebut menjadi persoalan, maka seharusnya pemerintah membantu masyarakat agar memperoleh status legal atas kegiatan pertambangannnya sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Kalaupun ada pertimbangan terkait dampak lingkungan aktivitas penambangan tersebut, Lalu Hilman Afriandi berpendapat, justru disinilah negara harus hadir memberikan pendampingan dan pelatihan. Dengan demikian, kegiatan tambang rakyat tersebut bisa dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan bersahabat.

“Selama ini, pemerintah Lombok Tengah terkesan acuh tak acuh dan kerap menuduh rakyat penambang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tanpa melalui penelitian dan pendampingan yang mendalam. Padahal,  selama ini masyarakat tidak menggunakan merkuri sebagai bahan campur pengolahan emas,” ujar politisi yang akrab disapa Andi ini.

Andi menegaskan, isu pencemaran lingkungan kerap digunakan untuk mendeskreditkan serta memojokan rakyat atas aktivitas penambangan. “Mereka yang berkata demikian mungkin lupa bahwa kerusakan lingkukan yang terbesar di republik ini justru berasal dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang mendapat status “legal” dari negara,” ujarnya.

Andi pun membandingkan kerusakan lingkungan dan besarnya limbah berbahaya yang dikeluarkan oleh penambangan emas “legal” di pulau Sumbawa, yang telah berlangsung selama belasan tahun dengan yang ada di pulau Lombok dalam satu dekade ini.

“Mengenai alasan kegiatan pertambangan rakyat Gunung Prabu telah menghambat pembangunan pariwisata di kawasan Mandalika, kami meminta pemerintah Loteng untuk membuka indikator yang digunakan dalam menilai kemerosotan pariwisata Mandalika,” tegasnya.

Bahwa terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan, Andi menjelaskan bahwa secara ekonomis, kegiatan tambang rakyat gunung Prabu telah secara nyata memberikan perubahan hidup dan kesejahteraan bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut.

“Jika kita datang ke desa Prabu sepuluh tahun lalu, maka potret yang kita lihat adalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang sangat akut. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Belum lagi kalau kita bicara masyarakat luar prabu yang ikut menggantungkan hidup dari kegiatan tambang tersebut. Ini soal isi perut rakyat dan soal masa depan manusia yang tak boleh kita ganggu gugat.” (aan)