Pemerintah Diminta Perkuat Industri Garam

Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan garam di dalam negeri masih membutuhkan perbaikan untuk memberi keuntungan bagi petani tambak garam yang selama ini sering kali dirugikan lantaran harganya yang anjlok. Pemerintah seharusnya terus berupaya meningkatkan kualitas produk garam petani dan mengesampingkan opsi impor yang saat ini masih dilakukan.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyatakan, pemerintah sebenarnya ingin mengurangi impor garam, namun cara dan indikatornnya masih bertolak belakang. Karena saat ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Cina dalam hal suplai stok garam untuk kebutuhan industri. Mestinya yang harus dilakukan yaitu memperkuat industri garam nasional serta membuka akses pemberdayaan petani garam.

“Jadi pemerintah harus memperkuat pemberdayaan petani garam agar produksi garam meningkat. Masak misalnya saya ingin kurangi impor, namun saya bangun kerjasama dengan negara lain. Kan itu bertolak belakang” katanya.

Harga rata rata garam di tingkat petani akibat kebijakan impor garam nasional sebesar 2,7 juta ton di tahun 2019 ini yaitu dibawah seribu rupiah per kilo. Karena impor garam saat ini sudah berjalan.  “Stok garam kita tahun lalu sebesar 1,5 juta ton dan sisa itu secara ekonomis tidak bisa memenuhi ekspektasi pemerintah sehingga dilakukan impor,” terangnya.

Rusdianto mengatakan, lahan tambak garam di NTB sekitar 11 ribuan hektar, namun lahan yang produktif sekitar 5 ribu hektar. Angka tersebut merupakan data tahun 2017 dan belum ada perubahan data sampai sekarang.

Areal tambak garam di NTB dihajatkan untuk memproteksi garam impor. Namun sayangnya pemerintah daerah di NTB dinilai tak fokus pada pemberdayaan petani garam, sehingga petani garam di daerah ini memiliki ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian ketika ada impor garam yang masuk ke Indonesia, maka petambak lokal pun kena imbasnya. Misalnya di tahun 2017 sampai 2018, pemerintah pusat mengimpor garam antara 2 hingga 2,4 juta ton, petani garam lokal langsung kena imbasnya. Misalnya garam di Sumbawa atau di Lombok harganya sekitar Rp 700 per kilo. Lebih rendah dari harga petani garam di Sulawesi Selatan yang sebesar Rp 1.400 per kilo.

“Ditambah dengan impor garam di tahun 2019 ini sebesar 2,7 juta ton, bagaimana harga garam lokal tidak jatuh,” katanya.

Salah satu solusi untuk menyetop atau mengurangi impor garam yaitu dengan memaksimalkan lahan tambak garam di dalam negeri. Misalnya dengan mengakses sekitar 30 ribu hektar lahan tambak garam secara nasional. Pola itu akan mampu menambah jumlah produksi yang saat ini menghasilkan sekitar 3 juta ton per tahun.

Lantaran areal produksi garam dinilai masih kurang, sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk mengimpor.

Hal ini karena permintaan garam industri yang cukup besar serta permintaan garam konsumsi yang terus berambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. “Di mana di tahun 2019 ini penambahannya sekitar 10 persen untuk garam konsumsi. Itulah salah satu alasan pemerintah mengimpor garam. Karena itulah memaksimalkan potensi tambak garam harus dilakukan agar pemerintah tak berlasalan kekurangan garam lalu impor” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke sentra produksi garam di Bima baru-baru ini untuk memastikan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dari hasil pemantauan lapangan, garam yang dikeluhkan harganya murah tersebut adalah hasil produksi kualitas paling rendah.

Garam yang kualitasnya rendah ini, dinilai dari ukuran kristalnya, warnanya, NaCl-nya, tingkat kebesihannya serta tingkat tingkat kadar airnya. Produksi  garam yang dihasilkan di NTB tahun 2018 mencapai 296 ribu ton di mana 60% kualitas kelas 3 bahkan di bawah kelas 3. Untuk kelas ini susah laku, sedangkan garam kelas 1 dan 2 harga masih baik dan tak dikeluhkan oleh petani.

Untuk itu ke depan, Pemprov NTB  akan melakukan  dua hal. Pertama di tingkat hulu  melanjutkan teknologi integrasi lahan. Ke dua, di tingkat hilir, akan tingkatkan kualitas melalui pengolahan garam dengan memberdayakan IKM pengolah garam, kualitas SDM, alat yang standar sampai kemasan  merek untuk bersaing dengan garam luar daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan garam rumah tangga di NTB. (ris/bul)