Pemeriksaan Saksi Proyek Taman Amahami Berlanjut

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemeriksaan saksi kasus dugaan penyimpangan proyek Taman Amahami, Kota Bima terus berlanjut. Tiga saksi dipanggil dan dimintai keterangan Rabu, 27 Februari 2019 lalu, diperiksa lagi Kamis, 28 Februari 2019.

Para saksi diperiksa di ruang terpisah oleh Jaksa penyidik Dedi Irawan, Erwin dan Agung Sutoto. Mereka yang diperiksa diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana dan rekanan adalah saksi yang dipanggil sebelumnya.

Iklan

Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Berlanjut lagi hingga menjelang sore sekitar pukul 15.00 Wita.

Sementara Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH masih enggan memberi keterangan. Serangkaian pemeriksaan kasus itu masih tahap penyelidikan. ‘’Tidak bisa kami sampaikan apapun selama proses ini masih dalam penyelidikan ,” ujarnya singkat. Informasinya, masih ada sejumlah saksi yang akan dipanggil, termasuk panitia dan pejabat PUPR Kota Bima.

Dalam catatan sebelumnya, proyek Taman Amahami Kota Bima senilai Rp8,4 miliar diduga bermasalah setelah terjadi perubahan pekerjaan di tengah jalan, namun tidak diikuti dengan perubahan kontrak.

Sesuai dokumen diperoleh Suara NTB, ada dua pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pertama tidak ada pagar keliling karena alasan tidak sesuai estetika, kedua, tidak ada pemasangan lampu sorot dengan alasan sudah dikerjakan dengan sumber anggaran lain.

Pekerjaan lain yang tidak ada fisiknya gabalan rumput dan pemasangan palem tidak lebih dari 1 meter sesuai kontrak. Ditemukan ada perubahan pekerjaan, salah satunya pemasangan beton. Dalam kontrak mutu beton K250, namun dalam pelaksanaan diduga berubah, sehingga nilai Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,6 juta.

Selain soal perubahan kontrak, dugaan masalah lain adalah keterlambatan pekerjaan. Rekanan tidak mampu menuntaskan proyek hingga tanggal 18 Januari 2019. Atas keterlambatan itu, rekanan didenda Rp 412.800 per hari.

Sebelumnya, Wakil Walikota (Wawali) Bima, Fery Sofyan SH menegaskan pihaknya mempersilakan Kejaksaan membidik proyek Taman Amahami.

“Kita persilakan dan kita pastikan tidak akan ikut campur,” katanya.

Bahkan Wawali tidak ingin memisahkan tanggung jawab proyek tersebut sebagai warisan pemerintah sebelumnya. Baginya apapun program dan kegiatan pemerintah sebelumnya adalah milik Pemerintah Kota Bima. “Termasuk taman ini, jika ada dugaan bermasalah kita dukung aparat hukum untuk memprosesnya,” pungkasnya. (ars)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional