Pemeriksaan Pejabat Pemkot Mataram Dinilai Ganggu Irama Kerja

Mataram (Suara NTB) – Selama dua pekan ini, sejumlah pejabat Pemkot Mataram diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Mereka diklarifikasi terkait potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Pemanggilan pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut, diakui mengganggu irama kerja.

Penyidik Kejaksaaan, setelah memeriksa Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid, secara bergilir memanggil Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura. Kemudian, Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri. Berikutnya, giliran Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi yang diperiksa penyidik.

Iklan

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Rabu, 25 Oktober 2017 mengatakan, pemanggilan oleh penyidik Kejaksaan harus dipenuhi, untuk mengklarifikasi beberapa hal yang dibutuhkan. Termasuk permintaan data dan keterangan mesti dipenuhi.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan indikasi kebocoran retribusi daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyidik perlu mengetahui sehingga pejabat berwenang diklarifikasi.

“Mereka silakan memberikan penjelasan sejujur – jujurnya,” kata Sekda. Sekda membantah jika di Pemkot Mataram banyak masalah sebenarnya yang tidak pernah terungkap. Menurut Eko, ia belum mengetahui kejelasaan persoalan yang ditangani Kejaksaan.

Dalam konteks pemeriksaaan sejumlah pejabat tersebut, secara psikologis, diakui Sekda, jelas mengganggu irama kerja. Akan tetapi, proses hukum harus diikuti. “Secara psikologis pasti irama kerja terganggu,” jawabnya.

Materi pemeriksaan itu berbeda – beda. Ada yang berkaitan dengan retribusi parkir, pasar, mangkraknya Mataram Water Park hingga shopping center.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiartha mengatakan, sejauh ini belum mengetahui informasi pemeriksaan pejabat di Kota Mataram oleh Kejaksaan. Ia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Surabaya, mengingatkan agar pimpinan SKPD hati – hati mengeluarkan kebijakan pengelolaan anggaran.

Predikat wajar tanpa pengeculian (WTP) diperoleh, semestinya jadi pegangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski, ia melihat sering ada kesalahan penggunaan aturan. Tetapi selama ini, belum menyebabkan adanya kerugian keuangan daerah. “Komisi I sih menanggapi landai – landai saja,” jawabnya.

Oleh karena itu, pemeriksaan sejumlah pejabat itu harus jadi catatan kepala daerah. Artinya, apapun yang menjadi kebijakan diputuskan supaya tetap sinkronisasi dengan peraturan di atasnya, sehingga tidak ada penafsiran.

Salah satu contoh sebutnya, beberapa hal dari Dinas PUPR perlu penekanan terhadap pekerjaan belum selesai tetap waktu. Jangan sampai ada wanprestasi.  “Ini yang perlu dilakukan pengawasan,” ucapnya. (cem)