Pemeriksaan Kalak BPBD Bukan karena Penyimpangan

Kalak BPBD NTB, H.Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT menegaskan, pemeriksaan Kalak BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa bukan terkait dengan pengusutan dugaan penyimpangan dana bencana pembangunan hunian tetap (Huntap).

‘’Pemanggilan teman-teman Kalak BPBD kabupaten/kota yang terdampak itu semata-mata untuk koordinasi saja tentang bagaimana percepatan itu,’’ kata Rum ketika dikonfirmasi sebelum mengikuti rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 7 Januari 2019 siang.

Iklan

Rum mengatakan, Polda NTB melalui Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) menanyakan dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota.

Dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota akan segera ditransfer ke rekening masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan BPBD Lombok Timur. Dalam hal ini, kata Rum, kepolisian ikut mendorong supaya dana bantuan pembangunan Huntap segera ditransfer ke masyarakat.

‘’Polda mendampingi dan memotivasi. Memberikan motivasi, percepatan. Di mana kelambatannya. Kira-kira apa yang bisa dibantu dari Polda untuk percepatan masalah pembangunan Huntap,’’ katanya.

Rum mengatakan, karifikasi yang diakukan Polda ke Kalak BPBD kabupaten/kota bukan pemeriksaan. ‘’Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada penyimpangan. Dana ini betul-betul masuk ke rekening masyarakat, ndak ada satu sen pun bisa bocor. Karena dana itu langsung masuk ke rekening masyarakat,’’ tegasnya.

Klarifikasi yang diakukan Polda ke Kalak BPBD kabupaten/kota, kata Rum untuk mempertanyakan alasan kenapa ada dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di rekening BPBD kabupaten/kota. Ada dana bantuan pembangunan Huntap yang belum ditransfer ke rekening masyarakat.

Adanya dana bantuan pembangunan Huntap yang masih belum ditransfer ke rekening masyarakat lantaran dana tersebut baru masuk. Untuk mentransfer ke rekening masyarakat ada prosesnya. Selain itu, transfer dana bantuan ke rekening masyarakat berdasarkan pengakuan Kalak BPBD kabupaten/kota karena validasi rumah rusak akibat gempa yang belum dilaksanakan. Namun, minggu ini, dana bantuan pembangunan Huntap sudah bisa ditransfer ke rekening masyarakat.

‘’Ini perlu kita luruskan. Jangan seolah-olah kesannya ada penyimpangan. Ndak nyaman teman-teman itu bekerja. Mereka tanggung jawab sekian triliun, ndak ada yang mereka lihat (uangnya),’’ kata Rum.

Bahkan, kata Rum, BPBD kabupaten/kota tak mendapatkan honor dalam pengelolaan dana tersebut. Karena dananya ditransfer langsung ke rekening masyarakat.

Rum menyebutkan jumlah dana bantuan pembangunan Huntap yang ditransfer BNPB sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dengan rincian, Kota Mataram Rp216,4 miliar lebih, Lombok Barat Rp1,13 triliun lebih, Lombok Utara Rp1,077 triliun lebih, Lombok Tengah Rp401 miliar lebih, Lombok Timur Rp384,2 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp119,2 miliar lebih dan Sumbawa Rp181,34 miliar lebih.

Dari Rp3,5 triliun dana yang sudah ditransfer BNPB ke BPBD, sebesar Rp1,6 triliun lebih sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Sedangkan sisanya Rp1,9 triliun masih berada di rekening BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa.

Dana bantuan pembangunan Huntap yang belum ditransfer BPBD kabupaten/kota, dengan rincian Kota Mataram Rp116,4 miliar lebih, Lombok Barat Rp860,2 miliar, Lombok Utara Rp450,7 miliar, Lombok Tengah Rp320,8 miliar, Lombok Timur nol, Sumbawa Barat Rp19 miliar dan Sumbawa Rp134,7 miliar. (nas)