Pemeriksaan Bendahara Desa Rababaka Tertunda

M. Isa Ansyori. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Penyidikan kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, mulai dilakukan penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Diawali dengan pemanggilan Bendahara Desa, Yuli (27). Namun demikian, hingga waktu yang dijadwalkan ia tak kunjung datang. Informasi terakhir bahwa yang bersangkutan dalam perawatan medis tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Senin, 2 Maret 2020 menyampaikan, setelah disepakatinya kasus tersebut naik tahap penyidikan. Penyidik, pada Jumat 28 Februari telah melayangkan panggilan pertama untuk bendahara desa. Namun, karena terkendala kondisi kesehatan upaya ini harus ditunda. “Pemeriksaannya hari ini surat panggilan Jumat kemarin. Cuma informasi terakhir masuk ICU bendaharanya,” ungkap dia.

Iklan

Pada tahap ini, lanjut dia, penyidik sengaja mengagendakan pemeriksaan pertama untuk bendahara. Sebab materi pemeriksaan terhadapnya cukuplah banyak. Atas kendala tersebut, agenda selanjutnya yakni memanggil perangkat desa lain untuk pendalaman informasi terkait sejumlah program fisik dan non fisik yang dikerjakan pemerintah Desa Rababaka.

Jika melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Inspektorat, menurutnya, apa yang menjadi temuan mereka tak jauh berbeda dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Hanya saja perlu penegasan untuk indikasi kerugian keuangan negaranya.

“Itu nanti kita minta dalam bentuk penghitungan kerugian negara atau PKN. Untuk kades belum kita hadirkan, mulai dari bawah dulu,” jelasnya.

Pun merujuk pada LHP tersebut, ungkap M. Isa Ansyori, tidak saja Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan DD/ADD tahun 2018. Tetapi ada pihak-pihak lain yang terindikasi terlibat, namun belum diketahui pasti sejauhmana pertanggungjawaban mereka.

Sedikitnya ada 15 item pekerjan yang menjadi sumber menyimpangan DD/ADD tahun 2018. Terbesar yakni pada pelaksanaan program fisik dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Dari program fisik lumayan besar dan BUMDes juga,” pungkasnya. (jun)