Pemecatan ASN Terpidana Korupsi, Wabup Lotim Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Pusat

Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lotim , H. Rumaksi Sjamsuddin mempertanyakan perintah pemerintah pusat yang mendesak kepala daerah, bupati dan gubernur untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpidana korupsi. Menurutnya, yang semestinya memecat para ASN tersebut adalah pemerintah pusat.

Diakuinya, dirinya pernah ikut hadir membahas masalah tuntutan pemecatan ASN. Waktu itu, dirinya mengatakan pemerintah pusat telah zalim.  Alasannya, kenapa hanya untuk urusan pemecatan meminjam tangan kepala daerah dan tidak langsung dilakukan pemerintah pusat.

Iklan

 “Mereka (pemerintah pusat, red) yang mengangkat dan mereka yang bayar gaji, kenapa tidak berhentikan langsung dan mengapa harus pinjam tangan gubernur, bupati dan walikota,” ungkapnya, Kamis,  3 Januari 2019.

Menurutnya, permintaan pemerintah pusat melalui surat keputusan (SK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara (Kemenpan) ini telah membebani kepala daerah. Bebannya ketika tidak dilaksanakan terkena sumpah jabatan. Dilaksanakan hati tidak mengizinkan. Inilah yang seharusnya turut dibaca situasi dilema yang dialami oleh para kepala daerah. “Saat pelatihan pimpinan daerah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, kenapa harus meminjam tangan kepala daerah,”  tambahnya.

Jika pemecatan dilakukan langsung oleh pemeirntah pusat dianggap lebih rasional. Pemerintah daerah kemudian tinggal menerima keputusan. Dalam hal ini, ujarnya, susah dibayangkan, bupati dan wakil bupati Lotim yang baru dilantik menjadi kepala daerah, tapi disuruh melakukan pemecatan.

“Ini permasalahan, silakan Anda tunggu bupati kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Bupati,” ujarnya. (rus)