Pemdes Rumak Diduga Garap Aset Pemprov Tanpa Izin

Nurhayati selaku penggarap lahan milik Pemprov NTB di Desa Rumak menunjukkan bukti penyewaan lahan dari pemprov NTB, Senin, 21 Desember 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Penggarap aset tanah seluas 1 hektar lebih milik Pemprov NTB keberatan lantaran pihak pemerintah desa (pemdes) menanam di atas lahan yang telah disewanya kepada Pemprov NTB. Ia kecewa karena pihak pemdes menanami lahan itu tanpa pemberitahuan ke dirinya. Apalagi, ada izin dari Pemprov untuk menggarap lahan itu.

Ditemui di rumahnya, Senin, 21 Desember 2020, Nurhayati selaku penggarap menuturkan hampir 10 tahun menggarap lahan itu. Tiap tahunnya ia memperpanjang izin penyewaan tanah itu ke pihak badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dengan membayar sewa ke Pemprov. Bukti penyewaan tanah itu pun semua dipegang, mulai dari Surat persetujuan perpanjangan penyewaan dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Bahkan berdasarkan surat persetujuan perpanjangan penyewaan tanah milik Pemprov NTB yang ditandatangani oleh Gubernur, ia diberikan jangka waktu menggarap selama lima tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Nurhayati sudah melakukan perjanjian dengan Pemprov NTB. Surat perjanjian yang bernomor 900/914.a/BPKAD 2020 tentang perpanjangan penyewaan tanah. Ia juga sudah mengantongi Surat Keputusan gubernur nomor 032-514 tahun 2020, SK yang ditandatangani Sekda, H. Lalu Gita Ariadi ini tentang perpanjangan penyewaan tanah milik Pemprov NTB.

Namun saat ini lahan itu ditanami sebagian oleh pihak pemdes. Tanaman yang ditanam jenis buah Matoa. Ia pun keberatan karena pihak desa menanami lahan itu tanpa izin ke dirinya selaku penggarap. Tanaman matoa ini juga menyebabkan tanaman palawija yang ditanam dikhawatirkan tidak bisa tumbuh.

Nurhayati sudah menanyakan hal itu ke desa terkait dasar menanam di atas lahan itu. Kata dia, jawaban desa akan segera mengurus (izin) ke Pemprov. “Sedangkan saya sudah dapat Izin perpanjangan,” tuturnya.

Ia mengaku dirugikan, karena kalau sampai diketahui oleh pihak pemrov, mengira ia yang menanam pohon tersebut. “Kalau kami garap lahan itu di luar kontrak, pasti kami ditegur sama Pemprov,” jelas dia. Harapannya, agar lahan itu jangan ditanami pihak desa.

Kades Rumak, Mukarram membenarkan pihak Desa menanam tanaman matoa diatas lahan milik Pemprov. Apakah ada izin desa menggarap lahan itu dari Pemprov? Ia mengaku belum ada. “Belum ada kayaknya,” katanya. Ia mengaku tanaman matoa itu merupakan Program desa, namun ia berdalih program ini sudah direncanakan sebelum dia masuk. Harapannya agar setiap kegiatan di desa harus melalui Desa. Ia mengaku tidak tahu menahu soal penyewaan lahan Pemprov itu. (her)